Network
ARAHKATA - Komisi C DPRD Jawa Timur merespon cepat menanggapi sorotan Kepala Satgas Pencegahan Direktorat III Koordinator dan Supervisi KPK Edi Suryanto yang menyebut 63.000 hektar tanah milik Pemerintah Daerah di Jawa Timur belum bersertifikat.
Komisi C DPRD Jatim mendesak Pemprov Jatim terutama Bidang Aset agar mengajukan anggaran untuk sertifikasi aset sehingga tidak beepindah tangan.
"Kami berharap kepada Pemprov Jatim terutama Bidang aset segera mengajukan anggaran. Saya takut dan khawatir nanti aset itu bisa berpindah ke pihak lain," kata Anggota Komisi C DPRD Jatim, Agus Dono Wibawanto, Rabu 7 April 2021.
Baca Juga: Pulihkan Ekonomi, Gubernur Khofifah Salurkan Dagulir ke Warga Ponorogo
Agus mengaku saat rapat dengan PT PWU Jatim, BUMD milik Pemprov Jatim, waktu pendirian itu menggunakan pola inbreng (penyetoran modal yang dilakukan tidak dalam bentuk uang tunai), melainkan dalam bentuk barang atau harta.
Politisi asal Partai Demokrat itu menyebut yang menjadi problem adalah hingga saat ini aset yang sudah di inbrengkan belum dilegalisasi berupa sertifikasi. Akibatnya banyak aset di Jatim banyak digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal Komisi C sudah sepakat untuk mengembangkan aset-aset tersebut.
"Kalau toh memang niat ingin mengembangkan, ya segera dikasih anggaran badan asetnya. Tujuannya segera disertifikasikan," tambahnya.
Baca Juga: Memasuki Ramadan, Stok Beras di Sidoarjo Aman
Jika aset sudah disertifikasi, tentunya bisa menjadi modal buat BUMD Jatim. Sebaliknya jika dikerjasamakan tanpa ada aset biasanya pihak ketiga tidak mau karena belum ada kepastian hukum.
Komisi C sudah mengusulkan kepada Direktur PT PWU Jatim agar segera dibicarakan dengan Gubernur Jatim. Dengan begitu, proses sertifikasi bisa segera tuntas.
