Network
"Apa pun alasan pembenarannya, kasus seperti Moeldoko sudah membuat Istana dan PDI Perjuangan cacat di mata publik. Ini sangat beresiko terhadap elektabilitas partai di Pemilu 2024," imbuh Budi.
Budi juga menilai, PDI Perjuangan sebagai partai penguasa memang selama ini terkesan mengalah. Kader-kader terbaiknya tidak berada di posisi posisi strategis pemerintahan Jokowi periode kedua. Lanjut Budi, munculnya kegaduhan politik yang mengindikasikan jajaran pembantu Presiden tidak tegak lurus menjalan visi misi Presiden harus jadi cacatan tersendiri bagi Pemerintahan Jokowi, khususnya menghadapi suksesi 2024.
Baca Juga: DPN Kombatan Desak Prabowo Batalkan Denwalsus
"Jika dibiarkan, resiko lebih besar akan ditanggung PDI Perjuangan sebagai partai penguasa," tandas Ketum Ormas yang pekan lalu mendorong reshuffle ditunda.
DPN Kombatan berpandangan, sudah waktunya jajaran pembantu presiden dibersihkan dari potensi menikung visi misi presiden. Selain itu, pembantu Presiden di kementerian strategis menghadapi momen politik 2022-2023 terkait pergantian 271 kepala daerah juga jangan dibiarkan bersikap politik abu-abu.
"Kalau dibiarkan akan berpotensi terjadi manipulasi politik berikutnya. Ini tidak bisa diingkari karena keniscayaan syahwat ingin kembali jadi menteri atau pejabat tinggi pasca periode Presiden Jokowi berakhir," tandasnya.
Baca Juga: Pemuda LIRA Kritik Pernyataan Gubernur Maluku Murad Ismail
Budi mengritisi, seharusnya PDI Perjuangan sebagai partai penguasa mewaspadai ancaman-ancaman seperti itu. Mereka yang menjabat di kementerian strategis harus diperjelas DNA-nya.
"Bila perlu, diberlakukan syarat harus jadi kader partai. Ini krusial sebagai jaminan moralitas politik beretika," kata Budi.***
