Network
Baca Juga: IMI Siap Gelar Beragam Event Otomotif Internasional Sepanjang Tahun 2022
Dia mencontohkan dalam kebijakan pelabelan BPA ini, BPOM seharusnya juga harus melihat sisi persaingan usahanya.
Dalam hal ini, kebijakan itu harus bisa mencegah, membatasi, atau mendistorsi persaingan di dalam pasar.
“Jadi, di dalam pasal-pasal regulasinya, yang ada singgungannya di persaingan usaha harus bersifat equal treatment, tidak ada diskriminasi yang menjadi hambatan bagi pelaku usaha tertentu dan menguntungkan pelaku usaha lain,” ujarnya.
Baca Juga: KPK Setor Rp5,5 Miliar Dari Denda dan Lelang Barang Terpidana Korupsi
Menurutnya, kalau kebijakan itu tidak diskriminatif atau semua mendapatkan perlakuan yang sama, mungkin tidak akan menjadi masalah.
“Salah satu pesan dari salah satu komisioner kami dalam melihat kebijakan pelabelan BPA ini adalah kesehatan masyarakat tidak bisa dipertentangkan dengan persaingan usaha. Jangan sampai kebijakan itu hanya baik buat industri tertentu, tapi merugikan yang lain,” tukasnya.
Menurutnya, suatu kebijakan yang diskriminatif berpotensi menyebabkan berkurangnya kemampuan produsen untuk bersaing.
Baca Juga: Resmikan Desa Pancasila di Miangas, Mahfud MD Ingatkan Ideologi Pancasila untuk Hidup Bernegara
Dia menegaskan KPPU akan berusaha melakukan pencegahan di awal terhadap hadirnya kebijakan-kebijakan yang memfasilitasi terjadinya persaingan usaha.
