Network
ARAHKATA - Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan Habib Syakur bin Ali Mahdi Al Hamid meminta kepada pemerintah.
Khusunya Polri untuk membentuk satuan tugas khusus menangkal gerakan penggalangan dana sosial dan dana umat.
Diduga ujung-ujungnya dipakai untuk mendanai penyebaran ajaran Khilafah Ibnu Taimiyah.
Baca Juga: Pemerintah Naikkan Status PPKM Level 2, Ini Aturan WFO dan WFH!
Habib Syakur mengingatkan, kelompok khilafah ini menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, termasuk dalam menggalang dana.
Mereka tidak lagi melihat apakah cara mencari dana itu halal atau haram.
"Jadi mereka menghalalkan segala cara mengambil dana dari siapa pun, tanpa peduli apakah dengan penipuan dan lain-lain, dengan kedok ibadah dan kemanusiaan," jelas Habib Syakur kepada awak media di Jakarta, Selasa, 5 Juli 2022.
Baca Juga: Pemerintah Perpanjang PPKM dan Naikkan Status Level 2
Contohnya kan banyak, kata Habib Syakur misalnya tour travel, yayasan wakaf Al-Quran, dan sekarang lagi ACT.
Mereka galang dana hingga ratusan miliar hasil dari uang jamaah yang ditipu dengan kedok sosial kemanusiaan.
"Itu kelompok pengasong khilafah, Memang mereka pakai filosofi wakaf quran, bantuan sosial. Aplikasinya memancing orang untuk iba dan umat dicuci otaknya supaya mau menyumbang," tandas Habib Syakur.
Baca Juga: 2 Minggu Lagi! Vaksin Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Masuk Mall
Habib Syakur mengaku sedih dan miris, karena agama dan nilai luhur kemanusiaan cuma dipakai kedok untuk menggalang dana bagi kelompok khilafah.
"Ini masuk penipuan khusus. Kalau polisi mau menyelidikinya ini penipuan secara khusus. Niat baik umat membantu aksi kemanusiaan dimanfaatkan dengan tidak pada tempatnya," tegas Habib Syakur.
Lebih jauh ini menjelaskan bahwa bukan tidak mungkin, dari aksi penggalangan dana sosial keagamaan ini, kemudian digunakan untuk gerakan khilafah.
Baca Juga: JanganpercayaACT Viral, Gaji Bosnya Rp250 Juta
Sebab banyak propaganda yang dilakukan pengasong khilafah dan mereka termasuk menjual nama agama.
"Bukan tidak mungkin, aksi Kelompok 212 juga didanai dari sana. Memang ini tak bisa dibuktikan by data, karena mereka menyusup secara halus dan tamengnya kuat, sehingga tak bisa bersentuh hukum secara langsung. Makanya pemerintah harus betul betul mencegah, mendistorsi, dan menangkal aksi kejahatan semacam ini," tandas Habib Syakur.
Sebagai sarana, Habib Syakur meminta Pemerintah agar mengawasi secara ketat lembaga-lembaga sosial yang berkedok aksi kemanusiaan, aksi keagamaan, serta berdalih akan menyalurkan infak zakat dan shodaqoh.
Baca Juga: 240 Kloter Jamaah Calon Haji Indonesia Sudah Tiba di Mekkah
"Pemerintah harus mengawasi ini. Densus 88, TNI dan Polri saya harap bisa menindak dengan tegas kelompok ini. Artinya kepolisian harus betul-betul membuat perasaan rakyat aman nyaman dalam kehidupan sosial kemanusiaan.
Terutama dalam sudut pandang spiritual dan moral," papar Habib Syakur.
Selain membentuk satgas khusus pengawasan yayasan penggalangan dana berkedok sosial
Habib Syakur juga meminta pemerintah menutup celah kegiatan semacam itu dengan terjun langsung membantu kegiatan sosial keagamaan masyarakat.
Baca Juga: Kapolri: Hoegeng Award Ruang Kritik Sebagai Energi Perbaikan Polri
Habib Syakur menilai jika memang benar para penggalang dana sosial itu adalah ulama, maka semestinya tidak akan sampai meminta-minta sumbangan ke mana-mana.
Tidak mungkin mereka hidup bermewah-mewah hasil sumbangan dan belas kasihan umat.
Ulama sejati tak pernah mengharapkan sumbangan donasi dari mana pun. Sebab jika dia menjalankan fungsinya sebagai ulama, pewaris para nabi, maka Alloh yang menjamin rezekinya.
Baca Juga: Nekat! Mahasiswi Hajar Petugas, Dijerat 5 Tahun Penjara
"Jadi jika ada yang mengaku ulama membutuhkan sumbangan belas kasihan dari umat, maka itu bukan ulama sejati," tegas Habib Syakur.***
