Network
"Bang, saat ini sudah hampir 1 bulan semenjak Sisko ditutup, CPMI tidak dapat berproses ID an, semoga bisa ada kebijaksanaan ari kabadan untuk menggunakan sisko Kembali beriringan dgn sisnaker" ucap Jamal.
"Kami tidak anti perubahan. Tapi perubahan yang dilaksanakan pemerintah harusnya disosialisisasikan terlebih dahulu maksimal 3 bulan agar P3MI siap melakukan adjustment di manajemen mereka," tegas Jamal, mantan Anggota Satgas TKI Terancam Hukuman Mati era Presiden SBY ini.
Baca Juga: SPMI-PP bersama B2P3 akan Beri Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia
Kalau ujug-ujug begini keluar Surat Edaran dan harus segera dilaksanakan maka yang akan menjadi korbannya adalah PMI karena akan ada penundaan keberangkatan.
Bagi P3MI, lanjut Jamal, juga mengalami kerugian yaitu makin lama penundaan maka cost keberangkatan akan lebih mahal mereka akan keluarkan.
B2P3 mendesak, agar Presiden Jokowi segera memanggil Menaker RI untuk mencabut peraturan yang membuat gaduh baik bagi PMI maupun P3MI.
Baca Juga: Upaya B2P3 Pulangkan Jenazah ABK WNI ke Tanah Air
Keluarnya Surat Edaran dan Surat Edaran BP2MI bertentangan dengan tujuan efektifitas an efesiensi pelayanan yang digembar-gemborkan pemerintah.
"Sayang sekali, semangat Presiden untuk memberi kemudahan layanan PMI tidak mampu diterjemahkan dengan baik oleh para pembantunya," pungkas Jamal.***
