Network
"Penekanan angka pengangguran pun akan menurun. Nah, ini kayanya kurang pengawasan," kata Hamzah.
Diakui Hamzah, saat pembahasan anggaran tahun 2023 untuk anggaran tahun 2024, sudah disampaikan kepada pihak Pemkot Depok agar dibuat sistem terintegerasi karena semua investor menandatangani surat pernyataan mempekerjakan warga Depok.
Baca Juga: KPK Bakal Ungkap Cak Imin Terlibat di Sidang Kasus Sistem Proteksi TKI
Lalu pertanyaanya, masih kata Hamzah, apakah warga kami di Tapos sudah benar-benar dipekerjakan di tiap tempat yang ada pembangunan. "Dinas Perijinan harus mengawasi itu. Baca surat pernyataan dari investor untuk mempekerjakan warga Depok," ujarnya.
"Jangan kita hanya jadi penonton di tempat kita lahir dan dibesarkan di kota ini. Jangan juga kita hanya bangga banyak investor sementara, masyarakat hanya penonton. Ini juga yang sedang kami perjuangkan," imbuhnya.
Kepada warga, Hamzah juga membeberkan investasi besar yang dimaksud nantinya akan dibangun sejumlah fasilitas bisnis oleh pihak pengembang di wilayah Tapos Depok. "Nantinya akan dibangun mal, perumahan, hotel dan banyak yang luar biasa nantinya. Sementara, masyarakat di Tapos perlu ada peningkatan perekonomian dan ini nanti yang akan diperjuangkan," urainya.
Baca Juga: Ketua Komisi A DPRD Depok Berang, Camat dan Lurah Ogah Hadiri Reses Dewan
Sebelumnya di tahun 2023 lalu Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan, tahun 2023 Pemkot Depok menargetkan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 81,97.
Seperti diketahui, Tapos menempati urutan kedua terendah IPM di Depok, menjadikan setengah dari jumlah penduduk di Kecamatan Tapos masih terkategori tidak mampu dari total jumlah penduduk sekitar 200.72 jiwa.
Hal tersebut juga disampaikan Camat Tapos, Depok, Abdul Mutholib dalam reses dewan di Tapos. Abdul mengatakan jika hampir setengah dari warga Tapos masuk kategori tidak mampu dari jumlah penduduk mencapai 200.72 jiwa dan jumlah KK sebanyak 45.118.
