Network
ARAHKATA - Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Kota Bogor mengakomodasi protes pedagang non-pangan Pasar Kebon Kembang Kota Bogor, dengan membolehkan berjualan kembali, dan menerapkan protokol kesehatan ketat serta harus mengikuti 10 poin kesepakatan.
"Mengizinkan pedagang non-pangan berjualan lagi saat ini adalah dilema, karena Presiden Jokowi dalam pidatonya mengatakan, bahwa pedagang non-pangan baru diizinkan berjualan mulai Senin 26 Juli, " kata Direktur Utama Perumda PPJ Kota Bogor, Muzakkir, di Kota Bogor, Kamis 22 Juli 2021.
Baca Juga: Respon Wagub DKI Soal Kabar 1.214 Warga Meninggal Saat Isoman
Menurut Muzakkir, keputusan diizinkannya pedagang non-pangan berjualan, karena Perumda PPJ tidak sanggup memberikan biaya kompensasi kepada pedagang non-pangan yang terdampak pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat, mulai 3 Juli lalu.
Muzakkir menjelaskan, biaya kompensasi tersebut adalah tuntutan dari protes para pedagang non-pangan kepada Perumda PPJ untuk mengakomodasi biaya-biaya yang menjadi beban para pedagang, seperti biaya sewa toko dan kios, gaji karyawan, dan hutang di bank.
Baca Juga: Satgas COVID-19 Angkat Bicara Soal Selebgram Marah-Marah Gegara Gagal Terbang
Jadi, ini adalah dilema. Para pedagang di Pasar Kebon Kembang protes, sampai memasang spanduk di pasar," katanya.
Untuk meredam persoalan tersebut menjadi lebih meluas, Muzakir menyatakan, dirinya memanggil perwakilan pedagang di setiap blok, dari Blok A hingga Blok G, Rabu (21/7), untuk berdiskusi membicarakan solusi bersama.
Menurut Muzakkir, pada diskusi tersebut, dirinya menjelaskan bahwa Perumda PPJ sebagai pengelola pasar rakyat di Kota Bogor, aturannya sudah jelas yakni mengikuti kebijakan pemerintah yang memberlakukan PPKM Darurat.
Baca Juga: Pemda Garut Bakal Bagikan Bansos Tunai, Ini yang Berhak Menerima!
