Network
Perkara ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan tindak pidana suap lelang pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan pekerjaan revitalisasi Pasar Beo tahun 2019. Saat itu, Sri Wahyumi Manalip juga menjadi tersangkanya.
Baca Juga: Catat! Jadwal Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021
Namun, kasus itu sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Dia juga bahkan sudah dibebaskan dari Lapas Wanita Klas II-A Tangerang per hari ini.
Adapun, kontruksi perkara ini dimulai sejak Sri Wahyumi Manalip dilantik sebagai Bupati Kepulauan Talaud periode tahun 2014 - 2019.
Dia berulang kali melakukan pertemuan di rumah dinas jabatan dan rumah kediaman pribadi dengan para ketua Pokja pengadaan barang dan jasa Kabupaten Kepulauan Talaud.
Para Ketua Pokja itu yakni, John Rianto Majampoh, Ketua Pokja tahun 2014; Azaraya Eatu Maatui, Ketua Pokja tahun 2016, dan Frans Weil Lua, Ketua Pokja tahun 2017.
Baca Juga: Berikut Tren Baju Lebaran 2021 yang Bisa Kamu Coba!
"SWM juga selalu aktif menanyakan daftar paket pekerjaan PBJ di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud yang belum dilakukan lelang dan memerintahkan kepada para Ketua Pokja PBJ Kabupaten Kepulauan Talaud untuk memenangkan rekanan tertentu sebagai pelaksana paket pekerjaan tertentu dalam proses lelang," kata Karyoto.
Selain itu, Sri Wahyumi Manalip diduga juga memberikan catatan dalam lembaran kertas kecil berupa tulisan tangan berisi informasi nama paket pekerjaan dan rekanan yang ditunjuk langsung dan memerintahkan kepada para Ketua Pokja PBJ Kabupaten Kepulauan Talaud meminta commitment fee sebesar 10% dari nilai pagu anggaran masing-masing paket pekerjaan sekaligus melakukan pencatatan atas pemberian commitment fee para rekanan tersebut.
Baca Juga: Simak! Amalan Sunah Sebelum Mengerjakan Sholat Idul Fitri
