Network
Informasi, dalam pasal 9 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 disebutkan bahwa, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Kejaksaan Republik Indonesia,
Seperti diketahui, saat ini Kejati Banten secara resmi telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus korupsi dana hibah Ponpes tersebut, salah satunya mantan Kepala Biro Kesra, Irvan Santoso. Belakangan, nama Gubernur Banten Wahidin Halim sempat diseret dalam pusaran korupsi hibah Ponpes tersebut.
Baca Juga: KPK Minta Mensos Risma Tak Asal Tunjuk Vendor Bansos Covid-19
Deni menegaskan, JPMI ragu dengan Kejati Banten bisa mengusut tuntas dalang atau aktor intelektual korupsi dana hibah Ponpes. Pasalnya, sampai saat ini, Kejati masih belum bisa mengungkap siapa dalang dan aktor intelektual sebenarnya, dibalik adanya praktek korupsi dana hibah Ponpes tersebut.
"kami hari ini ragu dengan Kejati. karena sampai saat ini Kejati belum juga bisa mengungkap dalang dan aktor intelektual sebenarnya. Padahal jelas, masuknya Irvan Santoso sebagai tersangka, itu justru karena ada aktor dan dalangnya." tegas Deni.
Dia menduga bahwa, kinerja Kejati Banten dalam mengusut tuntas kasus korupsi dana hibah Ponpes tersebut berada dibawah tekanan. Pasalnya, sampai saat ini Kejati belum memanggil Wahidin Halim selaku Gubernur. Padahal, tambah Deni, keterangan yang menyebutkan bahwa, Gubernur WH ikut terlibat, telah disampaikan oleh mantan Kabiro Kesra, Irvan Santoso.
Baca Juga: Baru Bebas, Mantan Bupati Talaud Kembali Ditahan KPK
"Justru yang kami lihat, dalam perkara ini kerja-kerja Kejati Banten ini sedang dalam tekanan. Ini hanya sebatas dugaan, dari hasil penglihatan kami dalam menangani kasus. Waktu itukan sudah disebut oleh IS lewat pengacaranya. Harusnya jelas dong, Kejati segera memanggil dalangnya. Apalagi, IS hanya disuruh atasan. Orang nomor satu di Banten itu cuma Gubernur. Tapi faktanya, justru Kejati belum memanggil tuh. Baru sebatas memanggil Sekda dan BPKAD doang. Kemudian pertanyaannya hari ini adalah, berani tidak Kejati memanggil WH sebagai Gubernur. Kan itu aja," katanya.***
