Network
Baca Juga: Baku Tembak dan Ledakan Tewaskan Puluhan Orang di Ibu Kota Libya
Menurutnya, itu tidak boleh, sama saja membenturkan dua undang-undang yang berbeda, antara undang-undang ormas dan undang-undang merek, tapi entah kenapa hakim memutuskan dengan undang-undang merek, barangkali hakim juga kurang paham terhadap undang-undang ormas sendiri.
“Kami yakin dalam keputusan tingkat banding nanti, hakim dapat memahami tidak boleh membenturkan dua undang-undang yang berbeda. Yang mengagetkan lagi pertimbangan hakim, mereka menggunakan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2016, padahal isinya melindungi ormas yang duluan mendaftar. Atas dasar itu pihak Rusmiati ajukan ke PTUN kan harusnya first to file,”tandasnya.
Soal merek itu sebetulnya juga pernah diajukan gugatan, karena merek itu dari DPP ASITA tapi beberapa anggota memiliki pandangan dengan adanya gugatan Akta 30 Tahun 2016 ini ke PN Jaksel, maka jika ini rontok maka kepemilikan mereka juga rontok beserta turunannya.
Baca Juga: Bidik Suara Loyalis Soeharto, Parsindo Optimis Jadi Peserta Pemilu 2024
Sebagai informasi, berdasarkan pantauan redaksi hingga Jam 1 siang pihak Nunung Rusmiati tidak juga menunjukkan kehadiran, Jadi Sidangpun akan di lanjutkan Pekan depan.
“Jadi sidang lanjutan Pekan depan akan tetap berjalan , ada atau tidak ada dari pihak Nunung Rusmiati sidang akan terus berlanjut,” pungkasnya.***
