Network
"Jika Kongres kemarin dipaksakan, maka tidak diakui oleh pemerintah sehingga jadi sia-sia. KLB itu juga ketentuannya sama dengan Kongres yaitu ada tujuan dan maksudnya. Seperti contoh yang dilakukan P24 mengirim surat ke PP, namun disitu tidak ada agenda dan tujuan KLB yang mereka minta. Dalam AD/ART terlaksananya KLB pelaksananya adalah PP bukan Pengwil," terangnya.
"Jawaban PP kepada mereka saat itu ya tidak menolak atau menerima. Tetapi menegaskan, tidak ada agenda lain setingkat kongres sampai terjadi kongres," sambung Taufik.
Masih kata Taufik, Kongres XXIV yang tertunda sebenarnya bukan keinginan dari PP INI. Bahkan, saat itu persiapan sendiri sudah 95 persen. Namun, menurut dia karena ada intervensi maka Kemenkumham sebagai pembina meminta untuk menjadwal ulang Kongres XXIV.
Baca Juga: Belasan Korban Penipuan Tiket Coldplay Lapor ke Polisi
"Sebelum hari H sudah siap 95 persen. Karena ada intervensi seperti surat masuk ke Kemenkumham maka keluar instruksi untuk menjadwal ulang pelaksanaan Kongres. Kita tidak ada masalah secara substansi, karena biaya-biaya sudah kita keluarkan semua bahkan sudah bekerja berbulan-bulan, karena ada intruksi dari pemerintah nggak mungkin kita menolak," tutur Taufik.
Masih tentang KLB, Taufik kembali menjelaskan harus ada undangan atau pemberitahuan satu bulan sebelum terjadi itu. Berakhirnya masa jabatan pengurus itu, kata dia sudah ada serah terima antara pengurus lama ke pengurus baru yang tujuannya untuk tidak terjadi kekosongan kepengurusan.
"Mari kita fokus kepada agenda kongres, bagaimana terlaksana dengan baik. Dengan sistem E-Vote dalam kongres nanti sehingga anggota bisa memberikan hak pilihnya," tutup Taufik.***
