Network
“Seingat saya yang terakhir, ada permintaan pembayaran kartu kredit, kurang lebih sebesar Rp 215 juta yang berakibat saya dan teman-teman, (yang bernama) Abdul Hafidz, Gempur, dan Musyafak, pada awal tahun 2022 kami dicopot dari jabatan sebelumnya, dari struktural ke jabatan fungsional'. Benar ini?" tanya jaksa mengkonfirmasi BAP tersebut.
"Benar," jawab Isnar. Kepada Jaksa KPK, Isnar mengatakan, permintaan pembayaran kartu kredit itu disampaikan oleh mantan ajudan SYL, Panji Hartanto. Kemudian, dia katakan, tagihan kartu kredit itu merupakan keperluan pribadi SYL.
Baca Juga: Warga Jakarta Mengeluh Banyak yang Belum Terima Sertifikat Tanah Program PTSL
"Ini kartu kredit pribadi atau keluarganya yang minta ini?" tanya Jaksa memastikan. "Pribadi," jawab Isnar kembali. "Tapi ada tagihan ini sebelum Saudara dicopot?" tanya jaksa lagi. "Iya," kata Isnar.
Dalam perkara ini, Jaksa KPK menduga SYL menerima uang sebesar Rp 44,5 miliar hasil memeras anak buah dan Direktorat di Kementan untuk kepentingan pribadi dan keluarga.
Selain itu, pemerasan ini disebut dilakukan SYL dengan memerintahkan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta; dan eks Sekjen Kementan, Kasdi Subagyono; Staf Khusus Bidang Kebijakan, Imam Mujahidin Fahmid, dan Ajudannya, Panji Harjanto.***
