ARAHKATA - Penetapan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) definitif masih belum bisa terlaksana.
Mengingat penetapan definitif masih menunggu Surat Keputusan (SKep) Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Ketua Komisi A DPRD Jatim, Mayjen TNI (Purn) Istu Hari Subagio mengaku tahapan penunjukan kepala OPD definitif sudah selesai. Panitia seleksi (Pansel) telah melakukan fit and proper tes. Hanya saja, SKep gubernur hingga saat ini belum turun.
Baca Juga: Diduga Maladministrasi, Khofifah Anak Emaskan Heru Sebagai Plh Sekdaprov Jatim
"Pansel sudah selesai, semua sudah selesai. Tinggal mengeluarkan SKep, ini ditunggu-tunggu atau barang kali ada yang ditunggu," ujar Istu, dikonfirmasi, Selasa 27 Juli 2021.
Istu mengaku dalam rapat Banmus hari ini, pimpinan rapat sudah berjanji pimpinan dewan akan meminta eksekutif segera membuat SKep.
Politisi asal Partai Golkar menyatakan dewan akan sering menggelar rapat Banmus untuk mengawal penetapan kepala OPD definitif. Dengan begitu, dewan bisa mengawasi perkembangan sistemnya.
Baca Juga: Ralat Pernyataan, Rahmat Effendi: Vaksin Anak Pakai Sinovac
"Pimpinan menyatakan kesempatan (rapat Banmus) pertama dikomunikasikan saran-saran tadi. Tentunya dengan segera mengadakan banmus lagi. Kalau tidak Banmus lagi, rentetan sistem tidak jalan," terangnya
Istu menegaskan, pengawalan proses penetapan kepala OPD definitif ini bertujuan untuk kebaikan bersama. Mengingat legislatif mempunyai hak untuk mengoreksi dan memberi solusi.
"Endingnya untuk kebaikan kita semua. Kita kan bukan kontra atau pro. Yang penting memberi koreksi dan memberi solusi," tegasnya.
Baca Juga: Yeay! Vaksin Sinovac Kembali Tiba di Indonesia
Hal senada Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Hadi Dediansyah menjelaskan,
rapat Banmus membahas persoalan beberapa dinas yang masih dipimpin oleh Plt.
Maka, dewan mendorong agar eksekutif segera mendefinitifkan kepala OPD yang masih Plt.
Dediansyah menerangkan, selain masalah Plt, Banmus juga membahas soal penyerapan anggaran. Mengingat sampai saat ini eksekutif belum maksimal Dimana menjelang Bulan Agustus, penyerapan anggaran masih 30 persen.
Baca Juga: The Daddies Jadi Juara Grup D di Olimpiade Tokyo 2020
"Maka eksekutif harus betul-betul memperhatikan. Karena hampir memasuki pembahasan P-APBD. Kalau eksekutif tidak koordinasi dengan DPRD akan mengalami kendala besar," pintanya.
Politisi asal Partai Gerindra itu menyampaikan, Jatim sudah mendapatkan rapor merah dalam persoalan kinerja. Untuk itu, dalam menyelesaikan persoalan ini, pimpinan dewan akan memanggil eksekutif.
"Dalam rapat pimpinan lusa, eksekutif harus segera mendatangi undangan pimpinan," pungkasnya.***