Network
ARAHKATA - Dua perusahaan asuransi pelat merah (BUMN) yakni, PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (AJS) dinyatakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah merugikan negara hampir Rp40 triliun. Di mana, Asabri merugikan negara Rp23 triliun, sedangkan Jiwasraya Rp16,8 triliun.
"Ini nilai yang sangat fantastis dalam sejarah pengelolaan keuangan BUMN," ujar Farouk Abdullah Alwyni (FAA), Ketua Departemen Ekonomi & Pembangunan, Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Investasi (EKUIN), DPP PKS di Jakarta, Selasa, 2 Maret 2021.
Belum selesai sampai di situ, publik kembali dikagetkan dengan perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek. Nilai kerugiannya pun tak kalah fantastis, sekitar Rp20 triliun. Sebelumnya juga ada korupsi Dana Bansos sebesar Rp5,9 triliun.
Baca Juga: Kelangkaan Pupuk Subsidi Masih Terjadi di Madura
Menurut Farouk Abdullah, berbagai skandal mega korupsi di atas menunjukan buruknya penerapan corporate governance di BUMN asuransi. Sebab, secara umum, rata-rata kesalahannya terletak pada tata kelola investasi.
"Kasus Asabri dan Jiwasraya memperlihatkan bahwa ada kelemahan fundamental terkait supervisi dari pemerintah selaku pemegang saham pengendali (PSP), yang dalam hal ini adalah Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan," kaya Farouk.
Lebih jauh Farouk menegaskan, Asabri dan Jiwasraya tidak dapat mendeteksi persoalan-persoalan yang ada sejak dini yang pada akhirnya terjadi ledakan dari akumulasi persoalan yang ada. Akibatnya merugikan banyak pihak, terutama para nasabahnya dan negara sendiri.
Baca Juga: Akhirnya Presiden Jokowi Cabut Lampiran Perpres Investasi Miras
"Juga perlu dipertanyakan kemana fungsi pengawasan OJK?" celetuk alumnus New York University dan Birmingham University tersebut.
