Network
Padahal pekerja perempuan garmen masih harus mengemban pekerjaan rumah tangga dengan harga kebutuhan pokok yang terus meningkat tanpa kebijakan kontrol harga yang berarti.
“Dengan data-data tersebut, seharusnya pemerintah serius melakukan pembahasan atas KILO 190, namun hingga 3 tahun konvensi disahkan dalam sidang PBB sejak 3 tahun lalu, pemerintah tidak menunjukkan keseriusannya. Harusnya pemerintah belajar dari negara-negara seperti Uruguay, Fiji, Samoa, Fanuatu, dll yang sudah meratifikasi, mengajak semua elemen untuk bekerja dan secara serius melakukan stop kekerasan dan pelecehan di dunia kerja,” ucap Dian Septi, perwakilan aliansi.
Baca Juga: Penyelesaian Sengketa Tanah, Restorative Juctice dan Alternative Dispute Resolution
"Data-data kekerasan yang dialami pekerja jangan hanya dijadikan sekedar tulisan, namun harus menjadi kebijakan peemerintah untuk stop kekerasan dan pelecehan di dunia kerja,” tukas Dian.
Mendesak pemerintah segera membahas dan meratifikasi KILO 190.
Aliansi yang terdiri atas berbagai elemen seperti KSBSI, FSBPI, KPBI, Perempuan Mahardhika, KSPI, Jala PRT, KSPN, dan Konde.co turut meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menjadikan stop kekerasan dan pelecehan di dunia kerja sebagai agenda kebijakan DPR.
Baca Juga: Nyeleneh Tapi Menarik! Ini 7 Mata Kuliah Aneh di Dunia, Ada Ilmu Harry Potter
Tak hanya itu, aliansi menuntut para pengusaha mendukung ratifikasi, karena bagi perusahaan pemberi kerja, kekerasan dan pelecehan di dunia kerja akan berdampak negatif terhadap reputasi perusahaan dan produktivitas kerja.***
