Network
ARAHKATA - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyebut BPKP konsisten dalam mendorong penguatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, korporasi dan pemerintah daerah yang baik dan bersih.
Dijelaskan, kompleksitas sektor publik semakin menantang. Sehingga menuntut penyelenggaraan pembangunan yang semakin tangguh.
"Berbagai ketidakpastian dan perubahan cepat menimbulkan landscape risiko yang semakin rumit, untuk itu diperlukan kapasitas penanganan risiko yang semakin baik," katanya dalam Wisuda Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BPKP di Jakarta, Selasa, 13 Februari 2024.
Baca Juga: Lebih Percaya Diri dengan Berat Badan Ideal, Tips Mencapainya Tanpa Stres
Menurutnya, kegagalan dalam tata kelola, pengendalian, maupun manajemen risiko akan berdampak pada terhambatnya pembangunan.
Penyelenggaraan program/proyek yang tidak disertai dengan governansi yang baik akan cenderung sudah bermasalah sejak awal.
Hal itu kata Ateh, umumnya tampak dari lemahnya kebijakan/regulasi program, buruknya kualitas perencanaan dan alokasi sumber daya hingga tidak disiplinnya pelaksanaan.
Baca Juga: Menghindari Krisis Remaja, Tips Membangun Harga Diri Anak
"Kalau sudah begini manfaat yang diharapkan jelas tidak akan sampai ke masyarakat," ucapnya.
Ateh menambahkan, agar terhindar dari masalah tersebut setiap Kementerian, Lembaga, Daerah dan Badan Usaha pentin untuk dibekali dengan SDM yang kompeten dalam menerapkan tata kelola dengan efektif.
BPKP tentu menyadari untuk menjawab tantangan pembangunan tak cukup lagi berbicara di level entitas saja. Melainkan pembangunan dilaksanakan lintas sektoral.
Baca Juga: Jurnalis AS Allan Nairn Terbitkan Artikel Sebut Prabowo Ancam Demokrasi Indonesia
Dirinya berharap, para wisudawan LSP BPKP dapat menjadi agen perubahan di instansi masing-masing.
"Keberhasilan pembangunan menuntut adanya kolaborasi dan integrasi tata kelola terutama dalam penanganan risiko," tegasnya.
Sementara itu, Ketua BPK Isma Yatun mengungkapkan sebagai pengawal tata kelola keuangan negara, BPK serta pengawas internal perlu menguatkan kerjasama dan
kolaborasi, untuk dapat secara efektif memberikan rekomendasi, insight, serta menyelaraskan langkah-langkah kolaboratif.
Baca Juga: Polri Tegaskan Informasi Ketidaknetralan Kapolri di Pemilu 2024 Hoax
Menurutnya, sinkronisasi antara BPK RI dan auditor internal dalam evaluasi penyelenggaraan pembangunan nasional dapat memberikan multiplier effects yang diperlukan untuk mengejar berbagai keterlambatan (lag) dan ketertinggalan (gap) yang terjadi.
“Saya berharap, apa yang telah saya sampaikan pada momen Wisuda LSP BPKP Tahun 2024 ini, dapat memberikan inspirasi bagi para wisudawan untuk kembali ke instansinya masing-masing dan mulai memikirkan kontribusi terbaik yang dapat diberikan untuk mendukung keberhasilan pencapaian Agenda 2030,” tutupnya.***
