Network
ARAHKATA - Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Komunitas Banteng Asli Nusantara (Kombatan) meminta jangan ada yang mendorong-dorong Presiden Joko Widodo untuk melakukan reshuffle kedua kabinet "Indonesia Maju" secara terburu-buru.
Mengingat, perombakan kabinet kali ini akan bermuara menentukan nasib bangsa bukan hanya dalam menghadapi pandemi berkepanjangan juga suksesi 2024.
Ketua DPN Kombatan Budi Mulyawan juga menegaskan, pihaknya meyakini Presiden Jokowi punya talenta "out of the box" dalam merombak jajaran kabinetnya.
Baca Juga: Perhiasannya Dicuri, Toko Emas di Serpong Ini Rugi Rp85 Miliar
Apalagi, menteri yang harus direshuffle kali ini bukan hanya faktor kinerja dan produktifitas selama pandemi, namun lebih dominan aspek politik. Sehingga, target reshuflle perlu selektif untuk bisa "all out" menuju suksesi 2024.
"Dinamika politik ke depan, tidak ada waktu luang lagi merombak kabinet, bahkan beresiko berat jika energi dibuang hanya untuk bolak-balik reshuffle. Sehingga, tidak tertutup kemungkinan menteri yang cukup loyal pun harus dievaluasai, sebab kali ini kebutuhannya berbeda, apalagi bagi menteri yang bermasalah," ujar Ketua DPN Kombatan, Budi Mulyawan alias Cepi, yang juga dikenal sebagai pelaku sejarah "Kudatuli" atau tragedi 27 Juli 1996 cikal bakal Reformasi '98, Minggu, 18 April 2021.
Baca Juga: Jadi Tersangka, Jeff Smith: Maaf Sudah Jadi Contoh Tidak Baik
DPN Kombatan meyakini, reshuffle kedua ini jadi pintu perombakan kabinet yang terakhir. Mengingat, negara akan menghadapi agenda politik besar pergantian 271 kepala daerah pada tahun 2022 dan 2023 yang semuanya akan dipimpin pejabat yang ditunjuk/diangkat pemerintah (Pj).
Termasuk, 27 Gubernur yang akan dipilih Presiden atas pengajuan Kemendagri. Ini karena tidak adanya Pilkada serentak 2022.
"Jadi, jangan sampai ada yang mendorong-dorong reshuffle dengan pertimbangan buru-buru dan sarat muatan kompromi serta kepentingan politik sesaat. Bidikannya harus tepat, Jokowi pasti akan melakukan itu," tukas Budi Mulyawan, yang Ormas Kombatannya sebelum dideklarasikan setahun lalu, adalah relawan militan Jokowi dalam Pilpres.
Baca Juga: DPRD Jatim Desak Polisi Tangkap Nabi Palsu
DPN Kombatan juga berharap, dukungan energi 271 PJ kepala daerah bisa mengantarkan suksesi 2024 berjalan mulus dan damai. Karena itu bukti pertanggungjawaban Presiden Jokowi bisa mampu amanah menjadi kepala negara dua periode.
Namun, kata Budi Mulyawan, tantangannya memang jauh lebih berat dibanding saat Jokowi mencalonkan lagi di Pilpres 2019.
Dia menyontohkan, eberadaan Mendagri yang dijabat Tito Karnavian, misalnya, jika tidak diwaspadai akan rawan gesekan dan "political interest".
Baca Juga: Ciumi Pasiennya, Cara Pengobatan Balian Ini Viral di Media Sosial
"Mendagri kan mantan Kapolri, kalau sampai sebaran penunjukkan Pj kepala daerah pada 2022 didominasi dari Polri, pasti rentan dijadikan umpan gesekan politik bukan hanya yang kontra Jokowi maupun partai pendukung. Tapi, juga rawan kecemburuan dari unsur matra TNI. Ini bisa hambatan besar Jokowi menuntaskan suksesi politik 2024," kata Ketum Ormas berbasis Nasionalis.
DPN Kombatan juga mencermati semakin kompleksnya dinamika politik termasuk yang disebabkan pandemi berkepanjangan, situasinya bisa berkembang tidak hanya menyasar problem-problem sosial dan ekonomi makro.
Malahan, kata Budi, yang terberat mengarah dinamika politik di level elite yang bisa jadi pemicu keresahan akar rumput. Indikasi paling mencolok di tingkat elite belakangan, munculnya 'goreng menggoreng' politik vaksinasi (vaksin Nusantara) dan polemik issue politik lainnya.
Baca Juga: Jadi Tersangka, Jeff Smith: Maaf Sudah Jadi Contoh Tidak Baik
Di sisi lain, lanjut Budi, Presiden Jokowi tidak bisa dipaksa harus berpikir keras sendiri dalam mengatasi dampak multi kritis pandemi yang belum juga reda hingga negara dihadapkan kesulitan krisis devisit anggaran.
"Presiden Jokowi memang terbiasa out of the box dalam hal kebijakan-kebijakan yang solutif. Kalau pertimbangan reshuflle semata-mata dikaitkan dengan pemekaran dan penguatan kabinet demi mendatangkan investasi, itu tidak cukup untuk mengatasi multi krisis efek pandemi yang dihadapi bangsa Indonesia," kata dia.
"Sangat mungkin Presiden akan menempuh politik keseimbangan. Politik gotong royong, memajukan Indonesia bersama-sama, seperti yang sudah dibuktikan manifestasi dari marwah demokrasi terpimpin sebagaimana dirintis Proklamator yang Presiden RI pertama Ir. Soekarno," tambahnya.
Baca Juga: Suntik Vaksin Selesai, SD dan SMP Kabupaten Bekasi Siap Tatap Muka
Pertimbangan itu, DPN Kombatan berharap ada evaluasi menyeluruh terhadap para menteri pembantu Presiden Jokowi, terutama kementerian yang terkait langsung dalam proses suksesi 2024 dan para menteri yang tidak menjalankan dengan benar visi misi Presiden, termasuk terhadap 12 Menteri yang menjabat dua kali periode Pemerintahan Jokowi.
"Menteri PUPR pun perlu dievaluasi karena selama pandemi ini, tidak banyak melakukan produktifitas. Termasuk, Menpan RB Tjahyo Kumolo bila perlu bersama Pramono Anung diganti kader PDI Perjuangan yang lebih bernas menghadapi suksesi 2024," ucap Budi Mulyawan yang didamping Ketua DPN Kombatan Bidang Hukum & Advokasi Iqbal Salim, SH dan Ketua DPW Kombatan DKI, Drs MP Setiagus.***
