Network
ARAHKATA - Museum dan Galeri Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Ani di Pacitan mendapat sorotan dari Anggota DPRD Jatim Fraksi PDI Perjuangan. Mengingat museum tersebut mendapat Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemprov Jatim melalui APBD Pacitan sebesar Rp 9 miliar untuk pembangunan.
Pemkab Pacitan selanjutnya akan memberikan bantuan dana tersebut ke Yudhoyono Foundation.
Anggota DPRD Jatim Deni Wicaksono menilai BKK merupakan uang rakyat. Tentunya uang Rp 9 miliar, jika diberikan ke lembaga yang tujuannya adalah citra seorang politikus sangat menyakiti hati rakyat, dan mengkhianati amanat penderitaan rakyat.
Baca Juga: Atasi Covid-19 Tanpa Panik dan Terkendali, Tiga Daerah Ini Dapat Acungan Jempol
"Apalagi di masa pandemi Covid-19 di mana rakyat sedang kesusahan,” tegas Deni Wicaksono, di Surabaya, Rabu 17 Februari 2021.
Deni menyebut uang Rp 9 miliar bisa untuk membeli beras 900.000 kilogram. Kemudian dibagikan ke rakyat miskin, memfasilitasi lebih dari 500.000 pelajar dengan bantuan paket data 1 GB, atau memberi ribuan beasiswa untuk mahasiswa yang kesulitan membayar biaya kuliah di masa pandemi.
Anggota Komisi E DPRD Jatim itu menegaskan, seharusnya APBD dibuat untuk membantu rakyat. Bukan digelontorkan membiayai proyek yang hanya ditujukan untuk pencitraan personal seorang tokoh politik.
Baca Juga: Tingkatkan Pendapatan Daerah, Bapenda-Kejari Sinjai Teken MoU
APBD merupakan instrumen fiskal yang mestinya digunakan berdasarkan skala prioritas karena keterbatasan anggaran. Ia menilai yang urgen adalah membantu rakyat miskin. Apalagi, Pacitan termasuk salah satu sentra kemiskinan di Jatim.
“Kemiskinan di Pacitan sangat tinggi, yaitu 14,54 persen per 2020. Ini termasuk yang tertinggi di Jatim. Demikian pula pendapatan per kapita rakyat Pacitan baru Rp 28 juta per orang per tahun, hanya separo dari rata-rata pendapatan per kapita di Jatim,” paparnya.
Deni menuturkan dana bantuan Rp9 miliar untuk Museum SBY sangat ironis di tengah kemiskinan Pacitan yang jumlahnya banyak. Apalagi kalau kita lihat bentuk Museum SBY seperti istana mewah, yang menjauh dari realita hidup rakyat Pacitan.
Baca Juga: Respon Kenaikan Gas LPG, DPRD Morowali Gelar RDP
Jika beralasan pembangunan Museum SBY untuk peningkatan wisata tidak tepat, sangat tidak logis. Pengembangan pariwisata di Pacitan seharusnya dengan pendekatan kebudayaan dan juga pembangunan infrastruktur, bukan dengan Museum SBY.
Jika SBY ingin membantu rakyat Pacitan dengan mendongkrak wisata seharusnya membangun museum tentang dirinya sendiri tanpa bantuan APBD.
"Ini kan kebalik-balik, rakyat disuruh membantu lembaga tokoh politik untuk membangun museum tentang tokoh itu sendiri,” papar Deni.
Baca Juga: Pimpinan DPRD Jatim: Bantuan Dana Museum SBY-Ani Tak Langgar Aturan
Sementara itu, Sri Untari Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim sekaligus pemerhati budaya menambahkan, hibah pada situs budaya tinggalan leluhur-leluhur di masa yang lalu jauh lebih penting daripada hibah untuk Museum.
“karena kalau situs budaya, mengandung nilai-nilai luhur ajaran budi pekerti, ketimbang pada museum yang dimuseumkan masih hidup, biasanya Museum itu menempatkan memori2 heroik bagi para tokoh yang sudah meninggal,” pungkasnya.***
