Network
ARAHKATA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani meminta agar pelaksanaan sidang perdana Rizieq Shihab untuk dievaluasi terhadap aturan kehadiran dalam persidangan.
Menurut Arsul Sani pengadilan berhak untuk menghadirkan terdakwa dalam persidangan termasuk dengan protokol kesehatan.
Meskipun tidak bisa dipungkiri, sidang virtual juga harus dipertimbangkan mengingat DKI Jakarta masih dalam tahap zona merah penyebaran Covid-19.
"Ini terlepas dari kasus persidangan Habib Rizieq Shihab saja ya. Kan memang di masa pandemi Covid ini Mahkamah Agung mengeluarkan aturan persidangan secara virtual atau online," kata Asrul Sani di Kompleks DPR, Jakarta Selatan, Selasa, 16 Maret 2021.
Baca Juga: Standard Gaji Miliki Rumah DP 0 Persen Dirubah Anies, Jadi Segini!
Harapan kita, lanjutnya, harapan kami juga yang di Komisi III itu agar aturan tentang persidangan secara virtual atau online ini dievaluasi dari waktu ke waktu. Apakah akan diseragamkan terdakwa tidak dihadirkan atau diperbolehkan.
Wakil Ketua Umum DPP PPP itu menjelaskan aturan main dalam pelaksanaan sidang di pengadilan perlu diseragamkan. Dari hak untuk membela diri dari seorang terdakwa yang hadir secara langsung maupun secara virtual atau sidang daring.
"Ini aturan mainnya yang harus diseragamkan Kenapa kok perlu karena memang berbeda hak untuk membela diri dari seorang terdakwa yang hadir secara fisik di persidangan dengan secara virtual itu pasti tentu berbeda," tutur Asrul Sani.
Mantan Tim Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf Amin menilai untuk kedepannya tidak ada lagi aksi walk out yang dilakukan oleh pengacara ataupun terdakwa ketika persidangan virtual dilaksanakan.
Apalagi pengadilan wajib mempersiapkan konektifitas jaringan dari persidangan perlu dipersiapkan secara matang, terlebih fasilitas audio yang harus disiapkan dengan prima.
Baca Juga: Kemenkes Pastikan Ada Penundaan Distribusi Vaksin AstraZeneca
"Selain itu yang harus diperhatikan adalah fasilitas dalam pelaksanaan persidangan virtual harus dipastikan dulu videonya bagus sistem jaringan Internetnya juga harus benar jadi tidak ada alasan bagi seseorang untuk melakukan walk out ketika persidangan virtual dilaksanakan," ucap Asrul Sani.
Dia juga mengandaikan jika kedepannya DKI Jakarta tidak ada pandemi dan Indonesia terbebas dari pandemi Covid-19 harus di tertibkan juga aturan penyeragaman persoalan sidang.
Penyeragaman aturan persidangan itu adalah penentuan apakah terpidana kasus akan dihadirkan di muka persidangan atau seterusnya menggelar persidangan virtual sesuai protokol kesehatan WHO.
"Kalau harapannya sih Saya berharap Katakanlah tidak ada lagi zona merah itu menjadi zona yang paling ringan Apa itu zona hijau Nah maka juga sepertinya Mahkamah Agung mempertimbangkan untuk kembali kepada proses persidangan seperti yang dulu menghadirkan terdakwa dalam persidangan," ujar Asrul sani.
"Meskipun juga aturan ini masih anomali karena di Pengadilan Tipikor misalnya banyak terdakwa korupsi yang dihadirkan di muka persidangan tidak menggunakan jalur virtual," imbuhnya.
Baca Juga: Anies Pamer JIS, Ferdinand: Itu Hasil Utang Tidak Penting!
Seperti diketahui bahwa sebelumnya persidangan Habib Rizieq Shihab berlangsung memanas meskipun dilakukan secara virtual atau online. Hal ini disebabkan karena Rizieq Shihab berkeinginan untuk hadir langsung ke dalam ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Sayangnya keinginan Rizieq Shihab itu tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Kemudian persidangan sempat diskors. Kembali lagi Rizieq Shihab protes berkeinginan untuk datang dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sayangnya keinginan itu sekali lagi ditolak.
Kemudian protes Rizieq Shihab dilayangkan kembali ketika dakwaan dibacakan oleh ketua majelis hakim. Protes tersebut juga dibumbui oleh suara lantang dari tim kuasa hukum Rizieq Shihab sampai membuat gaduh dan mereka melakukan aksi walk out meskipun sudah dilarang oleh Majelis Hakim.***
