Network
ARAHKATA - Akhir-akhir ini pemerintah mengumumkan akan menerapkan uji coba aplikasi PeduliLindungi di sejumlah pasar.
Adapun 6 pasar terpilih menggunakan aplikasi tersebut diantaranya:
1. Pasar Mayestik di Jakarta
2. Pasar Blok M di Jakarta
3. Pasar Baltos di Kota Bandung
4. Pasar Modern BSD di Kota Tangerang Selatan
5. Pasar Modern Alam Sutera di Kota Tangerang
6. Pasar Wonodri di Kota Semarang.
Baca Juga: Kabar Baik! Mulai Oktober Bisa Pergi Jauh Tanpa Aplikasi PeduliLindungi
Rencana pemerintah tersebut mendapati perhatian khusus dari berbagai pihak.
Salah satunya Sekretaris Jenderal Induk Koperasi Pedagang Pasar (INKOPPAS), Ngadiran, mengatakan penggunaan QR code PeduliLindungi di pasar-pasar tersebut memang masih bisa diterapkan.
Tapi tidak untuk pasar rakyat di pelosok daerah, yang terlalu banyak memiliki pintu keluar-masuk.
Baca Juga: PeduliLindungi Akan Uji Coba di Pasar, Begini Kata Ketua IKAPPI
"Saya tidak setuju. Sekarang pasar kalau di kota boleh dikatakan demikian. Kalau di BSD pintunya jelas pintu keluar-masuknya. Pasar lain pintu keluar-masuknya tidak teratur," katanya pada Senin, 27 September 2021.
Ia mengungkapkan pesimistis aplikasi PeduliLindungi bisa digunakan sebagai akses masuk di banyak pasar.
Karena akan banyak menyedot banyak tenaga pengawas untuk berjaga di pintu pasar.
Baca Juga: Tak Punya Akses PeduliLindungi? Begini Cara Pemerintah Tanganinya
Lebih lanjut, melihat dari sisi populasi pasar rakyat di daerah yang belum sepenuhnya tergantung kepada teknologi.
Meski sudah memiliki handphone, dia menjelaskan tidak semua pedagang di pasar mampu membeli pulsa untuk kuota internet.
"Kan tidak semua orang yang punya handphone itu punya duit untuk beli pulsa. Orang mungkin pada saat menggunakan handphone bisa saja karena menumpang WiFi di tempat lain. Kalau ndak ada WiFi seperti apa, sudah dipikirkan belum itu?" jelasnya.
Baca Juga: Simak Bun! Masuk Enam Pasar Ini Pakai Aplikasi PeduliLindungi
Dirinya meminta pemerintah untuk memikirkan ulang usulan penerapan aplikasi PeduliLindungi di pasar rakyat dan tak ingin hal itu justru menghambat kegiatan perdagangan di tempat tersebut.
"Jadi tidak semudah itu. Pejabat bisanya bikin aturan dengan perintah. Dia enggak mikirin duitnya ada atau enggak, beli pulsa bisa atau enggak," tegasnya.***
