Network
ARAHKATA - Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan, pihaknya telah memutuskan menghentikan pengadaan gorden, vitrase, dan blind di Rumah Jabatan Anggota (RJA) Anggota DPR RI di Kalibata, Jakarta Timur senilai Rp 43,5 miliar.
Keputusan itu diambil, kata Indra, setelah dilakukan rapat bersama pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).
Diketahui, pengadaan gorden yang dinilai mewah ini mendapat kritik dari berbagai kalangan masyarakat.
Baca Juga: BREAKING NEWS! Jokowi Bolehkan Masyarakat Tak Pakai Masker di Luar Ruangan
Bahkan, anggota DPR juga secara umum menolak proyek pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota DPR ini.
"Hasil kesimpulan dengan pimpinan BURT bahwa kami berkesimpulan tidak dilanjutkan (proyek pergantian gorden rumah dinas)," ujar Indra dalam konferensi pers di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, dilansir ANTARA dikutip ArahKata.com, Selasa, 17 Mei 2022.
Indra mengatakan, terdapat 49 perusahaan yang ikut dalam tender pengadaan gorden tersebut. Dari jumlah tersebut, tutur dia, hanya 3 perusahaan yang melakukan penawaran.
Baca Juga: Jokowi Cabut Aturan Tes COVID-19 Sebagai Syarat Perjalanan Jika Vaksinasi Lengkap
"Dari tiga hanya dua yang memenuhi syarat administrasi. Dari dua hanya satu yang memenuhi persyaratan teknis," tandas Indra.
Indra juga menegaskan bahwa proses pelaksanaan tender itu telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Hanya saja pihaknya akhirnya memilih perusahaan yang memberikan penawaran dengan harga tertinggi karena tersisa satu perusahaan yang memenuhi persyaratan teknis.
Indra mengatakan, terdapat 49 perusahaan yang ikut dalam tender pengadaan gorden tersebut. Dari jumlah tersebut, tutur dia, hanya 3 perusahaan yang melakukan penawaran.
Baca Juga: Tim penyidik KPK Segel Sejumlah Ruangan di Balai Kota Ambon
"Dari tiga hanya dua yang memenuhi syarat administrasi. Dari dua hanya satu yang memenuhi persyaratan teknis," tandas Indra.
Indra juga menegaskan bahwa proses pelaksanaan tender itu telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Hanya saja pihaknya akhirnya memilih perusahaan yang memberikan penawaran dengan harga tertinggi karena tersisa satu perusahaan yang memenuhi persyaratan teknis.
"Ini dipilih harga tertinggi karena tidak ada pilihan, sehingga harga itu yang disebut kewajaran tergantung cara kita memandang dan menafsirkan. Di situasi Covid-19, kami memutuskan untuk tidak melanjutkan proses ini," pungkas Indra.
Baca Juga: Finlandia dan Swedia Bakal Gabung NATO, Ini Respon Putin
Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran DPR dari Fraksi PDIP Said Abdullah mendesak DPR untuk membatalkan proyek gorden rumah dinas DPR senilai Rp 43,5 miliar tersebut. Menurut Said, pembatalan itu karena sudah terjadi pro kontra di masyarakat dan telah melukai hati rakyat di tengah pandemi ini.
"Masalah gorden rumah dinas anggota DPR RI itu, bukan masalah prosedur, karena sudah dilakukan secara transparan dan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. Masalahnya, hanya menjadi pro kontra di masyarakat. Itu saja," kata Said Abdullah pada wartawan di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Kamis, 12 Mei 2022.
Said Abdullah selaku pimpinan Banggar DPR mengaku mengetahui proses penganggaran tersebut sampai satuan tiga. Namun, kata dia, karena terjadi pro dan kontra di masyarakat maka harus dibatalkan.
Baca Juga: Pemerintah Selandia Baru Bantu Keluarga 'Low Income' Beli Mobil Listrik
"Setiap anggota DPR pasti akan malu kalau ditanya gorden dengan total biaya Rp 43,5 miliar itu, maka atas nama pimpinan Banggar DPR saya minta untuk dibatalkan. Batalkan dan batalkan. Saya tahu prosesnya dan saya ikut bertanggung jawab," tegas Said.***
