Network
ARAHKATA - Program strategis nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) masih terus berlanjut.
Komisi II DPR RI yang merupakan mitra dari Kementerian ATR/BPN sebagai pihak yang melakukan pengawasan atas program tersebut berjalan beriringan untuk mendukung pencapaian target agar masyarakat dapat memiliki sertifikat kepemilikan tanah sesuai haknya
Wakil Ketua Komisi II, Yanuar Prihatin saat membagikan sertifikat tanah ke warga di Kuningan, Jawa Barat mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh pelaksanaan PTSL yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Baca Juga: Wakil Ketua Komisi III DPR: Berantas Mafia Tanah Beckingan Oknum BPN, Pemda, dan Aparat
"Kami Komisi II mendukung penuh program PTSL untuk sertifikat kepemilikan tanah yang dijalankan Kementerian ATR/BPN, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak," ungkapnya, Selasa 24 Oktober 2023.
Selain itu juga, legislator dari fraksi PKB itu menyampaikan Komisi II dan BPN akan terus menjalankan program PTSL sampai selesai meskipun banyak terdapat kendala.
"Kita akan terus tetap jalan meskipun banyak terdapat kendala seperti masalah batas tanah antar warga, lalu pemilik tanah yang tidak diketahui keberadaannya, kemudian keperuntukan tanah yang ditinggali warga," kata anggota DPR Dapil Jawa Barat X itu.
Baca Juga: Wakil Ketua Komisi II DPR RI: Marginalisasi Tanah Adat Tidak Boleh Terjadi di IKN
Dengan program PTSL ini masyarakat dipermudah dalam pembuatan sertifikat tanah sebagai tanda bukti kepemilikan secara resmi tercatat dan terdaftar oleh negara.
"Saya sangat bersyukur program adanya program PTSL, sangat memudahkan ya. Bisa langsung ke desa aja jadi ga harus jauh-jauh ke BPN udah jadi sertifikat," kata Linda, warga desa Susukan, Cipicung, Kuningan, Jawa Barat, yang mendapatkan sertifikat.
