Network
Dia menerangkan, fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 menjelaskan bahwa yang diharamkan adalah mendukung aksi agresi, baik secara langsung dan tidak langsung itu yang diharamkan. Dia meminta masyarakat tidak keliru memahami fatwa tersebut.
"Jadi, yang diharamkan adalah perbuatan dukungan tersebut dan bukan barang yang diproduksi. Jadi, jangan salah dalam memahaminya," katanya.
Baca Juga: WHO: Gaza Babak Belur Pasca Diserang Israel, Penduduk Terancam Penyebaran Penyakit
Sementara, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat yang mengikuti gerakan Boikot, Divestasi dan Saksi (BDS) agar jangan sampai salah alamat. Hal tersebut dia sampaikan menyusul kemungkinan adanya produk lokal yang justru terkena boikot.
"Yang dikhawatirkan oleh wakil presiden adalah jangan sampai melakukan boikot yang kemudian salah alamat," kata Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi.
Salah satu korban dari momentum BDS adalah Aqua yang difitnah sebagai produk terafiliasi Israel. Padahal, Aqua merupakan produk yang sepenuhnya berisi tenaga kerja dan sumber daya Indonesia serta tidak terafiliasi dengan kegiatan politik apapun apalagi aneksasi Israel ke Palestina.
Baca Juga: MUI Tegaskan Buka Peluang Cabut Label Halal Produk Terafiliasi Israel
Dia melanjutkan, gerakan boikot yang salah sasaran dikhawatirkan akan berdampak pada peningkatan tingkat pengangguran. Hal tersebut berkaitan dengan potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mungkin terjadi akibat gerakan boikot.
"Jadi saya harus pilah, mana pemboikotan yang mesti dilakukan, mana negara yang juga selama ini berdiplomasi dengan baik, tetapi di sisi yang lain jangan menimbulkan korban-korban yang tidak kita inginkan bersama," pungkasnya.***
