Network
ARAHKATA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) nonaktif Edhy Prabowo di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu 2 Desember 2020. Hal itu disampaikan Pelaksana tugas Juru Bicara bidang Penindakan KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya di Jakarta.
"Benar, saat ini penyidik KPK sedang melakukan kegiatan penggeledahan di rumah jabatan Menteri KKP Edhy Prabowo. Sampai saat ini, penggeledahannya masih berlangsung. Perkembangannya, akan kami infokan lebih lanjut," ungkap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.
Dalam rangkaian penggeledahan itu, KPK mengamankan sejumlah dokumen, uang tunai, dan bukti elektronik.
Baca Juga: Gara-Gara Medsos, Ferdinand dan Rudi S Kamri Dilaporkan ke Bareskrim Polri
Selain Edhy, Komisi Pemberantasan Korupsi juga telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Yaitu Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Safri (SAF), Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Andreau Pribadi Misata (APM), swasta/Sekretaris Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Amiril Mukminin (AM).
Selain itu, juga ada pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi (SWD), staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih (AF), dan Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP) Suharjito (SJT).
Kasus ini berawal saat Edhy Prabowo menerbitkan Surat Keputusan Nomor 53/KEP Men-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster pada 14 Mei 2020, dan Andreau selaku ketua pelaksananya.
Baca Juga: Sanksi Tegas Bagi Penghadang Tugas Polisi Di Petamburan
Kemudian, pada Oktober 2020, Suharjito datang ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk bertemu Safri. Dalam pertemuan tersebut, diketahui ekspor benih lobster hanya melalui PT Aero Citra Kargo atau ACK.
