ARAHKATA – Kelompok yang menamakan diri Forum Peduli Mimika (FPM) pada Selasa, 24 November 2020 mendatangi kantor DPRD Mimika, Papua, guna mendesak dibentuknya pansus dalam sengketa pengadaan pesawat untuk Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika.
Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua FPM, Nalio Yangkup dihadapan awak media usai bertemu pihak DPRD.
Dia mengatakan, bahwa masalah pengadaan pesawat ini harus mendapatkan perhatian dari DPRD dengan cara membentuk pansus.
Baca Juga: Sekjen PA 212 Sebut Karangan Bunga di Kodam Jaya Setingan
"Saya persilahkan aparat hukum untuk melakukan penyelidikan langsung kelapangan. Khusus untuk DPRD kami berharap dibentuknya Pansus agar bisa menginvestigasi kebenaran bila memang ada kasus penyelewengan anggaran daerah," ungkap Nalio.
Sebelumnya apa yang menjadi keluhan atau aduan FPM adalah mempertanyakan tentang keberadaan dua unit pesawat Cessna jenis Caravan dan Helikopter Airbus AS 350 B3E/H125, dengan serial number 8150 register PK-LTA.
Baca Juga: Rencana Pembukaan Sekolah Pemerintah Pusat Dinilai Lepas Tangan
Selama ini masyarakat mempertanyakan hal ini karena mereka sangat memerlukan transportasi tersebut. Terlebih lagi menjelang liburan Natal dan Tahun Baru nanti.
Nalio menegaskan bahwa masalah ini harus mendapatkan kejelasan baik itu mekanismenya, operator pengelola pesawat, ataupun proses-proses pengadaannya.
Apakah ada yang salah saat pengajuan atau bagaimana, yang jelas masyarakat mempertanyakan perihal dua pesawat dan helikopter tersebut.
"Oleh karena itulah ini kami (FPM) anggap menjadi tugas DPRD, yaitu dengan membentuk pansus. Sebelumnya juga kami sudah sampaikan pernyataan sikap adanya dugaan penyelewengan anggaran," lanjut Nalio.
Baca Juga: Menkes Terawan Beri Sinyal Kenaikan Iuran BPJS?
Selanjutnya adalah masalah keterpihakan pemerintah dalam melayani masyarakat, Nalio juga menyoroti mengenai lapangan pekerjaan.
Pemerintah membeli pesawat ini kan tujuannya untuk melayani masyarakat Mimika dalam hal transportasi. Namun jika sampai saat ini semua tidak jelas dan transparan, itulah yang kami pertanyakan.
"Jika memang ada masalah dengan perusahaan rekanan, maka kami minta putuskan kontrak tersebut dan cari perusahaan lain yang mau bekerja dan melayani masyarakat" tegas Nalio lagi.
Dia juga meminta dan mengajak aparat hukum untuk menyelidiki, jika memang terindikasi adanya penyelewengan terhadap anggaran daerah.***