Pemerintah Diminta Jangan Paksakan Proyek PLTSa

- 9 November 2020, 11:15 WIB
Anggota Badan Legislasi DPR RI, dari Partai PKS, Mulyanto: Wakil Ketua PKS DPR RI, Mulyanto mengaku prihatin dengan sikap abai Presiden Jokowi terhadap perkembangan praktik politik dinasti.
Anggota Badan Legislasi DPR RI, dari Partai PKS, Mulyanto: Wakil Ketua PKS DPR RI, Mulyanto mengaku prihatin dengan sikap abai Presiden Jokowi terhadap perkembangan praktik politik dinasti. /Dok. DPR RI/DPR RI

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini melihat persoalan utama yang dihadapi kota besar adalah penanganan sampah yang terus menggunung, sementara lahan penimbunannya sudah sangat terbatas.

Karena itu Mulyanto minta sebaiknya Pemerintah fokus menuntaskan masalah sampah, bukan menyelesaikan dua masalah sekaligus, yakni: masalah sampah dan soal bauran energi baru-terbarukan (EBT).

Baca Juga: Joe Biden Diminta Jangan Usik Isu Papua dan HAM di Indonesia

"Kalau bisa dan efisien menangani keduanya sekaligus, ya bagus-bagus saja. Namun kalau tidak efisien dan subsidi pemerintah yang dikeluarkan akan menguras APBD atau menambah pos pengeluaran APBN, maka kita harus kembali ke pokok persoalan, yakni masalah sampah perkotaan, bukan masalah listrik. Soal listrik di Jawa sudah surplus," imbuh Mulyanto.

Mulyanto sepakat dengan KPK, yang dalam kajiannya menyarankan, agar kita fokus pada upaya mereduksi volume sampah, soal waste to energy bukan waste to electricity. Namun untuk kota-kota yang sudah siap, silahkan saja jalan sambil kita evaluasi beban tambahan anggaran baru untuk pos ini.

Halaman:

Editor: Ahmad Ahyar


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah