Network
ARAHKATA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta Emil Elistianto Dardak tak mencalonkan diri sebagai ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur di Musyawarah Daerah (Musda) ke VI pada pertengahan Februari 2021. Mengingat nama wakil gubernur Jatim tersebut muncul dalam bursa Musda Demokrat Jatim.
PPP bersama Partai Demokrat, Golkar, NasDem, dan PKPI mengusung Calon Gubernur-calon wakil gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa- Emil Elistianto Dardak pada Pilgub 2018.
Ketua DPW PPP Jatim, Musyafak Noer mengatakan, dirinya tak memungkiri bahwa posisi gubernur dan wakil gubernur merupakan jabatan politis. Untuk itulah, dorongan agar Emil mundur dari pencalonan untuk menjaga keharmonisan dengan Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang hingga saat ini tidak berpartai politik.
Baca Juga: Sepakat Tahun 2024, Kemendagri Pastikan Pemilu dan Pilkada Sesuai UU
“Memang posisi gubernur dan wakil gubernur itu jabatan politis. Namun, idealnya tak berparpol. Untuk menunjukkan netralitas keduanya,” ungkapnya, dikonfirmasi, Senin 1 Februari 2021.
Musyafak menegaskan, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk bergabung dengan partai politik. Hanya saja, ketika jabatan untuk publik melekat, maka kepentingan masyarakat haruslah diprioritaskan.
“Khawatirnya, kalau berbaju partai, aktifitas sebagai pasangan kepala daerah terganggu. Urusan rakyat akan menjadi nomor kesekian, apalagi menjabat sebagai ketua partai,” katanya.
Baca Juga: AHY Bongkar Dapur, Sebut Ada yang Ingin 'Kudeta' di Partai Demokrat
PPP mengajak kebersamaan dengan parpol pengusung lainnya agar netralitas tetap terjaga. Dengan begitu, kepentingan masing-masing parpol untuk masyarakat dapat terealiasi.
“Jika menang calon yang diusung dan didukung maka secara otomatis kepala daerah milik semua golongan. Tak hanya milik parpol pengusung atau pendukung saja. Otomatis milik semuanya,” ujarnya.
Sebaliknya, menurut Musyafak, jika kepala daerah berbaju ketua partai, PPP khawatir akan berat sebelah dan mengedepankan parpol yang diikutinya. Tentunya hal ini kurang etis dipandang masyarakat.
“Pasangan kepala daerah harus netral dan tak sarat kepentingan parpol tertentu. Pasangan kepala daerah jika sudah terpilih otomatis milik publik,” ucapnya.
Baca Juga: Silviana Dicerai Suami Sirihnya Karena Menjalankan Syariat Islam
Musyafak Noer mengingatkan Emil Dardak yang saat ini Plt Ketua Demokrat Jatim, agar tak berpartai karena jabatan wagub masih melekat pada dirinya.
"Seperti Gubernur Khofifah tak berpartai aktif. Ini hanya saran kami saja agar pak wagub Jatim lebih fokus bersama bu Gubernur bersinergi untuk membangun masyarakat Jatim lebih Makmur lagi sesuai dengan nawa bhakti satya yang digunakan saat kampanye pilgub Jatim,” ujarnya.
Sekedar diketahui, jelang Musda Demokrat Jatim yang rencananya akan digelar di bulan Februari 2021, muncul sejumlah nama untuk memperebutkan posisi Ketua yang baru. Munculnya sejumlah nama tersebut bertujuan untuk menghidupkan demokrasi di partai yang dibidangi SBY ini.
Nama-nama yang mencuat dalam bursa calon ketua Demokrat Jatim itu antara lain Emil Elestianto Dardak (Plt Ketua DPD PD Jatim), Achmad Iskandar (Wakil Ketua DPRD Jatim), Agus Dono Wibawanto (Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim), Sri Subianti (Ketua FPD DPRD Jatim) dan Bayu Airlangga (Sekretaris DPD PD Jatim).***
