Network
"Tapi ini kan APBN bu, bukan APBD. Beda kalo APBD ya bisa diterima, ini kan APBN kenapa nggak gambar Jokowi?" kata HB menanggapi Kadinkes di gedung DPRD Depok Jumat 17 November 2023.
Politisi Partai Gerindra Depok itu juga menyinggung indikasi muatan politis juga tamoak dengan pilihan warna tutup toples sampai pemberi bantuan stunting yang mengenakan slayer orange.
Baca Juga: DPRD Depok Masih Pertanyakan PMT Balita, Kadinkes : Sudah Sesuai
"Kesannya ada kewajiban juga dari sejumlah kader pakai slayer orange pas bagikan paket menu PMT," ujar Mohammad HB kepada arahkata.pikiran-rakyat.
Ketua Fraksi Gerindra itu juga menilai adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dalam penghunaan dana APBN tersebut. Karenanya, HB mengimbau para Aparatur Sipil Negara atau ASN untuk tidak terlibat politik praktis di tahun pokitik.
"Kepada para ASN khususnya di Depok agar tidak berpolitik praktis di momen tahun politik," tandasnya.
Baca Juga: Soal Kemasan Paket dan Menu Stunting Mencuat di Rapat Sidang Paripurna DPRD Depok
"Kami juga akan terus mengawasi penggunaan dana APBN penanganan stunting agar berjalan sesuai peraturan dan tepat manfaat," tutup Mohamad HB.
Untuk diketahui, jumlah balita sebagai sasaran penerima PMT lokal di Depok ada sebanyak 9882 anak. Jumlah tersebut terdiri dari 11 wilayah Kecamatan di Depok.
Kecamatan Tapos tercatat sebagai wilayah terbanyak sasaran penerima PMT Balita yang mencapai sebanyak 1459 balita. Sedang, Cinere jadi wilayah paling sedikit dengan jumlah sasaran sebanyak 291 balita.
