ARAHKATA – Amerika Serikat telah menyerukan penarikan segera pasukan Rusia dan Turki dari Libya setelah tenggat waktu bagi mereka untuk pergi diabaikan.
Di bawah gencatan senjata yang didukung PBB yang ditandatangani pada Oktober tahun lalu, pasukan asing dan tentara bayaran ditarik keluar dari Libya dalam waktu tiga bulan.
Batas waktu itu berlalu pada hari Sabtu, 30 Januari 2021 tanpa ada pergerakan yang diumumkan atau diamati di lapangan.
Baca Juga: Sowan ke Kantor Muhammadiyah, Kapolri Sampaikan Program Moderasi Beragama
"Kami menyerukan kepada semua pihak eksternal, termasuk Rusia, Turki dan UEA, untuk menghormati kedaulatan Libya dan segera menghentikan semua intervensi militer di Libya," kata penjabat duta besar AS Richard Mills pada hari Kamis, 28 Januari 2021 dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB di Libya, yang telah menyaksikan pertempuran selama satu dekade sejak penggulingan penguasa lama Muammar Gaddafi.
"Berdasarkan perjanjian gencatan senjata Oktober, kami menyerukan kepada Turki dan Rusia untuk segera memulai penarikan pasukan mereka dari negara tersebut dan pemindahan tentara bayaran asing dan proxy militer yang telah mereka rekrut, biayai, sebarkan dan dukung di Libya," kata Mills .
Pernyataan itu muncul setahun setelah KTT Berlin mempertemukan pendukung dari faksi-faksi utama yang bertikai di Libya, dengan para pemimpin dunia berjanji untuk mengakhiri campur tangan asing dan bekerja menuju gencatan senjata permanen.
Baca Juga: Ini Harga dan Kelebihan 3 Model Favorit BMW Seri X Terbaru
Melaporkan dari PBB, Editor Diplomatik Al Jazeera James Bays mengatakan bahwa perkembangan terbaru kemungkinan besar akan "memusatkan pikiran di Turki dan UEA tentang bagaimana mereka akan menangani pemerintahan Biden yang baru".
Dia menyoroti bahwa Gedung Putih menunda kesepakatan penjualan senjata yang disetujui oleh pemerintahan Trump untuk menjual 50 jet tempur F-35 ke UEA.
PBB memperkirakan ada sekitar 20.000 tentara asing dan tentara bayaran yang membantu pihak lawan di Libya: Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang diakui PBB di Tripoli dan komandan militer pemberontak Khalifa Haftar di timur.
Baca Juga: Kejagung Pastikan Cekal Tersangka Kasus Asabri
Turki mendukung GNA. Ia juga memiliki pangkalan militer di Al-Watiya di perbatasan dengan Tunisia di bawah kesepakatan militer 2019.
Desember lalu, Ankara memperpanjang 18 bulan otorisasinya untuk penempatan pasukan Turki di Libya, yang tampaknya mengabaikan kesepakatan gencatan senjata.***