Network
Selain aspek pengelolaan lingkungan tambang, pembuangan limbah Nikel ke laut harus menjadi perhatian pemerintah.
Ini penting, bukan hanya dalam rangka menangkap peluang pasar perdagangan Nikel, namun juga bagi sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat atas pengelolaan SDA ini," tegas Mulyanto, di Jakarta, Selasa, 2 Maret 2021.
Baca Juga: PKS: Terkait Pembangunan Jargas, Pemerintah Terkesan Tidak Serius
Mulyanto menambahkan sumber daya Nikel yang besar, yang terkandung di dalam bumi Indonesia, ini harus dikelola secara efisien agar dapat memberi nilai tambah lebih tinggi. Sehingga dapat mendatangkan multiflyer effect terhadap pembangunan nasional yang semakin besar pula.
Meski begitu Mulyanto minta Pemerintah membuat perencanaan dan aturan yang ketat terkait pengelolaan Nikel ini. Jangan sampai SDA yang dimiliki ini habis dieksploitasi tapi tidak memberi manfaat bagi kemakmuran rakyat banyak.
Pemerintah harus menjamin booming Nikel ini mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat. Bukan hanya mensejahterakan segelintir pengusaha smelter. Apalagi jika malah mendatangkan kerusakan lingkungan.
Baca Juga: PKS Minta Pemerintah Kaji Ulang Keputusan Unbundling Transmisi Listrik
"Kita harus eman-eman kekayaan alam kita untuk memakmurkan masyarakat. Bukan malah menyisakan lingkungan rusak dan laut yang tercemar, yang pada gilirannya hanya akan menyengsarakan rakyat," ujar Mulyanto.
Menurut data Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2019 mencatat bahwa Indonesia rupanya negara produsen dan penyumbang kebutuhan Nikel terbesar dunia. Dari total produksi Nikel dunia yang berjumlah 2,668 juta ton Ni, Indonesia ternyata menyumbang sekitar 800 ribu ton Ni dalam kurun waktu sepanjang tahun 2019.
Jumlah tersebut secara otomatis menobatkan Indonesia sebagai negara produsen bijih Nikel terbesar di dunia. Disusul oleh Filipina dengan jumlah 420.000 ton Ni, Rusia 270.000 ton Ni, dan Caledonia 220.000 ton Ni.
