Network
ARAHKATA - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengungkap bahwa saat ini DPR tengah dimintai pertimbangan terkait Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme.
Beleid tersebut masih memiliki banyak masalah dan dinilai belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme).
“Sudah dua kali DPR lakukan rapat, yang mana selain dihadiri oleh Pimpinan DPR juga dihadiri oleh Pimpinan dan Perwakilan dari Komisi I dan Komisi III DPR RI. Jika muncul pertanyaan mengapa aturan presiden sampai harus dikonsultasikan ke DPR, ya karena dalam UU No 5 Tahun 2018 Pasal 43i disebutkan, peraturan presiden terkait tugas TNI harus dikonsultasikan ke DPR,” kata Arsul saat menjadi narasumber dalam Forum Legislasi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 1 Desember 2020.
Baca Juga: Satgas Covid-19 Tanggapi Keluhan Ganjar Pranowo Soal Perbedaan Data
Secara umum, Politisi PPP itu bahkan mengatakan tidak ada satu fraksi pun di DPR yang menolak pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme. “Hanya bagaimana skemanya, seperti apa pelibatan TNI perlu dilakukan atau harus dilakukan, perdebatannya di situ, bukan pada TNI perlu dilibatkan atau tidak. Kalau itu sudah sama-sama kita sepakati, karena sudah ada dalam UU 34/2004 Pasal 7 ayat 2 mengenai operasi militer, yakni selain perang TNI juga mengatasi aksi terorisme,” imbuhnya.
Sejauh mana skema pelibatan TNI dalam suatu aksi terorisme, lanjut Arsul, masih terus menemui perdebatan dan pembahasan terkait apakah nantinya TNI dilibatkan dalam semua aksi terorisme atau hanya dalam aksi-aksi tertentu.
Pihak TNI telah mengajukan pendekatan peristiwa terorisme dalam rancangan perpres, tetapi dalam pembahasan UU Terorisme telah disepakati bahwa pelibatan TNI dalam aksi terorisme bergantung pada skala ancaman.
Baca Juga: Rumah Bunda Digerudug, Orang Madura tidak Bangga dengan Mahfud?
“Skala ancaman ditentukan oleh otoritas di suatu negara, kalau di Inggris ditentukan Perdana Menteri lewat rapat otoritas, sedangkan kalau di Perancis itu ditentukan Presiden setelah rapat menteri atau badan-badan terkait intelijen. Nah di kita, basis skala ancaman dikaitkan pelibatan TNI dalam operasi militer selain perang dalam UU 34/2004, itu ditentukan juga oleh BNPT sebagai leading sector penanggulangan terorisme,” jelasnya.
