ARAHKATA - Hubungan PDI Perjuangan (PDIP) dengan Presiden Joko Widodo makin tidak harmonis. Apalagi setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menuding Jokowi ingin merebut posisi ketua umum PDIP dari Megawati Soekarnoputri. Jokowi pun membantah tuduhan tersebut.
Hasto mengatakan, Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai partai politik (parpol).
Dia menyebut, parpol yang ingin dikuasai Jokowi adalah Golkar dan PDIP. ’’Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan itu jauh sebelum pemilu,’’ terang Hasto.
Baca Juga: Polri: Guru Besar Universitas Jambi Jadi Tersangka Perdagangan Orang Modus Magang di Jerman
Hasto mengungkapkan, sekitar lima atau enam bulan sebelum pemilu, ada menteri powerful dan menteri superpowerful yang mendapat tugas untuk menjembatani pengambilalihan kursi Ketum PDIP. Sang menteri berusaha membujuk Megawati agar kepemimpinan PDIP diserahkan kepada Jokowi.
Hasto mengatakan, PDIP rencananya akan menjadi kendaraan politik Jokowi untuk 21 tahun ke depan. ’’Ini demi mempertahankan kekuasaan Pak Jokowi,’’ ungkap politikus asal Jogjakarta tersebut.
Upaya pengambilalihan parpol yang dipimpin Megawati itu pernah terjadi para era Soeharto yang ingin mempertahankan kekuasaan lewat Pemilu 1971. ’’Kita harus mewaspadai bahwa ketika berbagai sari pati kecurangan Pemilu 1971, yang menurut saya 71 saja enggak cukup, ditambah 2009, menghasilkan 2024, kendaraan politiknya sama,’’ katanya.
Baca Juga: Waduh! 285 Anggota DPR Bolos saat Puan Buka Rapat Paripurna
Hasto menyampaikan, ada juga upaya dari kubu Jokowi untuk membentuk koalisi partai politik yang besar. Gagasan koalisi besar permanen seperti barisan nasional. Yang pasti, lanjut Hasto, berbagai upaya dilakukan Jokowi untuk mempertahankan kekuasaannya.