ARAHKATA - PKS mendesak pemerintah melaksanakan kebijakan hilirisasi nikel dengan sungguh-sungguh. Jangan tanggung-tanggung alias setengah hati. Sebab itu dapat menghasilkan produk bahan baku setengah jadi dengan nilai tambah kecil.
"Ke depan hilirisasi harus dilakukan secara penuh dengan memproduksi barang jadi nikel berbasis teknologi agar nilai tambahnya menjadi tinggi," ujar Mulyanto dalam Rapat Dengar Pendapat Panja Minerba Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba, Kementerian ESDM beserta tujuh perusahaan smelter utama.
Dari data yang disampaikan Dirjen Minerba, diketahui selama ini program hilirisasi nikel terbatas memproduksi barang antara di bagian hulu dengan nilai tambah yang relatif kecil. Indonesia hanya memproduksi nikel matte dan fero-nikel, yang menjadi bahan baku untuk industri nikel di Cina.
Kata Mulyanto, ketimbang mengimpor bijih nikel dari Indonesia dengan harga pasar, maka bagi perusahaan nikel Cina sangat menguntungkan memindahkan pabrik smelternya ke Indonesia dan memperoleh bijih nikel dengan harga murah. Setelah diolah setengah jadi, baru kemudian produk nikel setengah jadi tersebut dikirim ke Cina.
"Strategi bisnis perusahaan smelter tersebut sah-sah saja. Yang jadi masalah adalah, apa yang kita dapat dari model hilirisasi setengah hati tersebut?" kata Mulyanto.
Oleh karena itu, Mulyanto memminta Pemerintah mengkaji dan membandingkan secara detil manfaat ekonomi antara ekspor nikel setengah jadi dengan ekspor bijih nikel langsung dengan harga internasional. Termasuk, serapan tenaga kerja lokal yang masih rendah dan efek ganda ekonominya yang terbatas.
Baca Juga: PKS Ingatkan Pemerintah Jangan Bermain Api Soal Pangan
Belum lagi, dampak lingkungan dari pembuangan limbah tailing nikel ke laut, yang banyak dikeluhkan pegiat lingkungan hidup serta munculnya gugatan dari Uni Eropa kepada Indonesia via WTO. Di mana, mereka secara resmi meminta pembentukan panel pertama dan panel kedua, soal pelarangan ekspor bijih nikel dan persyaratan pemrosesan nikel dalam negeri yang dianggap melanggar perjanjian GATT tahun 1994.
"Dengan model hilirisasi seperti sekarang ini, patut diduga dalam jangka pendek pemerintah banyak ruginya," kata Mulyanto.
Jadi, jangan heran kalau ditengarai kebijakan hilirisasi nikel tersebut lebih sebagai subsidi kepada “buyer”. Di mana yang banyak menikmati keuntungan adalah pembeli, bukan Negara sebagai “owner” kuasa tambang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Baca Juga: Pengurus DPC dan DPRA PKS Se-Jakarta Pusat Periode 2021-2024 Resmi Terbentuk
Oleh karena itu, Indonesia perlu fokus untuk mengelola komoditas nikel ini dari hulu hingga hilir secara maksimal. Tidak berhenti pada produk setengah jadi Ni Platting atau SS sheet. Karena komoditas ini dapat menjadi lokomotif, primadona dan pusat gravitasi pertumbuhan ekonomi bangsa ke depan.
"Jadi proyek besar ini jangan hanya dibebankan kepada Kementeriaan ESDM, tetapi yang utama adalah kepada Kementerian Perindustrian dan Kementerian BUMN," imbuh Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan.
Mulyanto menyesalkan, dalam kondisi seperti sekarang, di tengah gugatan Uni Eropa di WTO, pada tanggal 12 Maret 2021 melalui Kepmen ESDM No. 46.K/MB.04/MEM.B/2021 tentang Pemberian Rekomendasi Penjualan Ke Luar Negeri Mineral Logam Pada Masa Pandemi covid-19 pemerintah malah membuka keran ekspor bijih nikel ini.
Baca Juga: Soal Abu Batu Bara, PKS: Pemerintah Jangan Mau Didikte Pengusaha
Menurut Mulyanto keputusan ini sangat aneh dan inkonsisten.
"Ambyar. Dimana konsistensi kebijakan hilirisasi kita?" tukas Mulyanto.
Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara dengan cadangan bijih nikel terbesar di dunia. Sekitar 32,7 persen cadangan nikel dunia ada di Tanah Air. Australia berada di urutan kedua setelah Indonesia, yang memiliki 21,5% persen cadangan nikel dunia. Brazil menyusul dengan cadangan bijih nikel 12,4 persen. Kemudian Rusia, Kuba, Filipina, dan Afrika Selatan.
Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai produsen nikel terbesar dunia. Pada tahun lalu, produksi nikel dunia mencapai 2,6 juta ton, sementara produksi nikel Indonesia mencapai sebesar 800 ribu ton. Sementara di posisi kedua dan ketiga ditempati oleh Filipina dan Rusia dengan produksi masing-masing 420 ribu ton dan 270 ribu ton.***