Network
ARAHKATA - Indonesia digadang-gadang akan mulai memetik bonus demografi di tahun 2025 -2037 dengan banyaknya penduduk usia produktif.
Diperkirakan jumlah penduduk usia kerja akan mencapai 76 persen dari jumlah penduduk dan lanjut usia mencapai 10,7 persen.
Namun bonus demografi ini perlu dikelola dengan baik agar mampu menjadi salah satu sumber kekuatan ekonomi nasional.
Baca Juga: BPKP Komitmen Jaga Kepatuhan Keuangan Empat Daerah Otonomi Baru
Sebab tanpa dikelola dengan baik, bonus demografi justru akan menjadi masalah serius.
"Jepang, Korea dan Taiwan sudah mampu menggunakan bonus demografinya sehingga menjadi negara maju. Nah kita akan menghadapi bonus demografi itu dengan penuh ketidakpastian," ungkap Menteri Pariwasata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga S. Uno dalam Diskusi yang digelar Beritakota.id dengan dukungan dari PT Pegadaian, dan FIFGROUP.
Diskusi tersebut mengangkat tema Bonus Demografi dan Pengembangan Kewirausahaan Nasional di Jakarta, dikutip ArahKata.com pada Kamis, 23 Februari 2023.
Baca Juga: Dompet Dhuafa Kolaborasi Teknologi Digital Pengelolaan Dana ZISWAF
Kunci untuk bisa mengoptimalkan sumber daya manusia yang begitu melimpah tersebut, lanjut Sandiaga, yaitu dengan terus melakukan upaya pembinaan terhadap SDM agar lebih inovatif, adaptif dan kolaboratif.
Di sisi lain anak-anak muda harus terus diasah soft skillnya agar berani mengambil berbagai risiko.
"Yang penting lagi adalah semua pihak termasuk pemerintah harus menjaga prinsip 4AS yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas," tukasnya.
Sementara itu Kepala Bagian Perencanaan Pemantauan dan Evaluasi Deputi Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, Fiter Baresman Silaen menyatakan bahwa pihaknya menargetkan di tahun 2024 rasio wirausaha mapan mencapai 4 persen dari total penduduk.
Saat ini jumlah UMKM mencapai 99 persen namun didominasi oleh pelaka usaha mikro. Adapun target penambahan wirausaha baru diharapkan bisa mencapai 1 juta di tahun depan.
Hal itu menjadikan struktur ekonomi nasional sangat rapuh. Oleh sebab itu perlu berbagai upaya dan kebijakan yang berpihak agar semakin banyak UMKM yang bisa naik kelas dan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca Juga: Arah Indonesia Menjadi Kiblat Fesyen Muslim Dunia
"Adanya bonus demografi ini perlu kita dorong bersama agar semakin banyak jumlah pengusaha. Jadi kita tidak lagi fokus untuk menciptakan tenaga kerja tapi perlu dicetak wirausaha sebab kedepan jumlah angkatan kerja dan lapangan kerja itu tidak seimbang," tutur Fiter.
Untuk mencapai target rasio kewirausahaan dan juga penambahan jumlah wirausaha baru, KemenKopUKM telah melakukan reformasi besar-besaran dalam membina UMKM.
Pihaknya berkolaborasi dengan 27 Kementerian dan Lembaga (K/L) agar struktur ekonomi nasional yang didominasi pelaku usaha mikro ini bisa semakin baik.
Baca Juga: Kembali Dibuka Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 48
"Kita saat ini telah membentuk satu ekosistem dimana semua pihak bisa terlibat dalam upaya mendorong UMKM itu naik kelas. Kita ada coaching clinic, inkubasi bisnis menggandeng akademisi. Jadi tidak hanya pelatihan kemudian ditinggal begitu saja," lanjutnya.
Di tempat yang sama Koordinator Bidang Kependudukan, Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial Bappenas, Hariyadi Sabar menuturkan bahwa bonus demografi Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Diantaranya adalah kualitas SDM Indonesia masih masih rendah.
Kemudian angka pengangguran yang semakin lebar dan tidak sepadan dengan jumlah lapangan kerja.
Baca Juga: Harmonisasi Alam di Taman Kehati Pabrik AQUA Babakanpari, Sukabumi
"Bonus demografi ini bersifat dinamis dan dapat dioptimalkan apabila ada kebijakan yang tepat. Tanpa ada peningkatan produktivitas dan kebijakan relevan, manfaat dari bonus demografi akan segera berakhir," ucap Hariyadi Sabar.
Oleh sebab itu untuk memanfaatkan momentum ini, Hariyadi menekankan pentingnya mengimplementasikan program empower, educate dan employ (3E Framework).
Semua pihak perlu fokus untuk memberikan hak dan kesempatan kepada usia kerja bergabung ke dalam ekosistem yang lebih produktif. Mereka juga perlu dibina agar menjadi tenaga kerja yang siap guna dan produktif.
Baca Juga: Koalisi Rakyat Tegas Menolak Privatisasi BUMN, Desak Pemerintah Batalklan IPO PGE
"Di sisi lain juga perlu upaya bersama untuk lebih banyak menciptakan kesempatan kerja yang berkualitas salah satunya melalui program UMKM naik kelas," lanjutnya.
Chief Commercial Officer PT SiCepat Ekspress, Imam Sedayu membenarkan bahwa UMKM menjadi backbone bagi perusahaan di sektor logistik ini.
Besarnya jumlah penduduk Indonesia menjadi market yang menjanjikan bagi UMKM. Tak heran jika layanan antar paket yang dikelola oleh SiCepat meningkat drastis mencapai 1 juta paket per hari yang harus dilayani.
Baca Juga: Menparekraf: Perppu Cipta Kerja Ciptakan Investor dan Lapangan Kerja
Lonjakan trafik layanan SiCepat ini ditopang oleh meningkatnya jumlah UMKM yang go digital.
Pada 2022 jumlah UMKM yang masuk ke ekosistem digital mencapai 20,76 juta unit atau naik 26,6 persen dibandingkan tahun 2021 sebanyak 16,4 juta unit.
"Bayangkan bonus demografi ini kalau nanti kita bisa manfaatkan dengan mendorong kaum milenial menjadi pengusaha dengan tingkat pengetahuan teknologi mereka sudah tinggi maka akan luar biasa. Kita harap ini akan terjadi di Indonesia," ungkap Imam.
Baca Juga: Kemenkumham Siapkan 1.000 Paspor Bagi Pemohon pada Acara Car Free Day
Untuk mendukung program UMKM naik kelas SiCepat telah melahirkan beberapa layanan khusus yang pro terhadap UMKM.
Seperti Sanubari (Siap Bangkit Untuk Negeri) yaitu layanan khusus yang menyediakan layanan kurasi, pengembangan hingga inkubasi terhadap produk UMKM.
Dari layanan ini diharapkan UMKM binaannya bisa berkembang menjadi besar dan bisa mendorong penciptaan lapangan kerja.
Baca Juga: Presiden Jokowi Diharap Terus Lindungi Industri AMDK dari Persaingan Tidak Sehat
"Kita juga siapkan Clodeo Platform bagi UMKM, yang bisa jadi sarana untuk jualan online. Ini bisa dihubungkan dengan beberapa market shop online jadi tidak perlu nyatat sendiri manual seluruh transaksinya," tukas Imam.***
