Network
ARAHKATA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sudah menerima informasi terkait dugaan abuse of power atau penyalahgunaan wewenang Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, soal pencabutan dan pengaktifan kembali Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, informasi tersebut saat ini masih sedang dipelajari.
Setelahnya, tutur dia, bisa saja lembaga antirasuah memanggil pihak terkait termasuk Menteri Bahlil untuk klarifikasi.
Baca Juga: KPK Bakal Periksa Bahlil, Terkait Dugaan Abuse of Power Izin Usaha Pertambangan
Sementara itu, Direktur Komite Anti Korupsi Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (KAKI Kalsel), H Akhmad Husaini, mendukung langkah KPK untuk memanggil dan memeriksa Menteri Bahlil Lahadalia.
“Ditelusuri kebenarannya dan buka seluas-luasnya kepada publik. Kami Kalimantan Selatan kan ada juga IUP dan perkebunan sawit yang ditutup oleh Bapak Jokowi,” kata H Akhmad Husaini, Senin, 4 Maret 2024.
Menurut Husaini, penutupan itu karena mereka tidak bisa memberi laporan RKAB sektor pertambangam. Kalaupun tiba-tiba ada yang membuka, Husaini mempertanyakan hal itu karena kewenangan Kementerian ESDM.
Baca Juga: Oknum Caleg DPR RI Devara Putri Prananda Otak Pembunuhan Pacar Gelap Kekasihnya
“Baik tata kelola, pencabutan IUP, dan evaluasi IUP karena mereka (ESDM) yang mengetahui aktivitas dari IUP dan PKP2B di seluruh Indonesia. Jadi ada yang tidak benar ini, apalagi meminta fee saham. Jelas ini patut diduga tindak pidana korupsi, kita tunggu langkah kebenaran KPK untuk menyelidiki,” tutup H Akhmad Husaini.
