Network
ARAHKATA - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyebut BPKP konsisten dalam mendorong penguatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, korporasi dan pemerintah daerah yang baik dan bersih.
Dijelaskan, kompleksitas sektor publik semakin menantang. Sehingga menuntut penyelenggaraan pembangunan yang semakin tangguh.
"Berbagai ketidakpastian dan perubahan cepat menimbulkan landscape risiko yang semakin rumit, untuk itu diperlukan kapasitas penanganan risiko yang semakin baik," katanya dalam Wisuda Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BPKP di Jakarta, Selasa, 13 Februari 2024.
Baca Juga: Lebih Percaya Diri dengan Berat Badan Ideal, Tips Mencapainya Tanpa Stres
Menurutnya, kegagalan dalam tata kelola, pengendalian, maupun manajemen risiko akan berdampak pada terhambatnya pembangunan.
Penyelenggaraan program/proyek yang tidak disertai dengan governansi yang baik akan cenderung sudah bermasalah sejak awal.
Hal itu kata Ateh, umumnya tampak dari lemahnya kebijakan/regulasi program, buruknya kualitas perencanaan dan alokasi sumber daya hingga tidak disiplinnya pelaksanaan.
Baca Juga: Menghindari Krisis Remaja, Tips Membangun Harga Diri Anak
"Kalau sudah begini manfaat yang diharapkan jelas tidak akan sampai ke masyarakat," ucapnya.
