Baca Juga: PKS Desak Pemerintah Cabut Izin Operasi PLTP Sorik Merapi
Untuk meminimalisasi pelanggaran DMO, Komisi VII DPR RI minta Menteri ESDM memberi sanksi berat kepada perusahaan yang melanggar. Di periode Pemerintahan sebelumnya, sanksinya berat untuk perusahaan yang melanggar yakni dicabut izin produksinya.
Selain itu Komisi VII DPR RI juga bermaksud membentuk Panja DMO untuk mendalami persoalan batubara ini. Dengan Panja ini diharapkan diketahui berbagai kendala pelaksanaan ketentuan DMO ini.***