Network
ARAHKATA - Pemerintah memutuskan untuk melakukan impor beras sebanyak 500 ribu ton hingga akhir Desember 2022.
Juru Bicara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mikhael Sinaga, mempertanyakan keputusan tersebut.
Mikhael menilai, impor beras hanya akan merugikan petani di dalam negeri.
Baca Juga: Hakim MA Edy Wibowo Jadi Tersangka, Diduga Terima Suap Rp3,7 Miliar
"Masuknya impor beras ratusan ribu ton ini pasti merusak harga jual beras petani dalam negeri. Ini menyangkut hidup orang banyak. Jadi, jangan main-main," kata Mikhael dalam keterangan pers dikutip ArahKata.com Selasa, 20 Desember 2022.
Ia menambahkan, impor beras tahun 2022 ini mencederai usaha Presiden Jokowi yang baru saja menerima penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI) pada 14 Agustus 2022 lalu.
Penghargaan diberikan IRRI karena menilai Indonesia berhasil menerapkan swasembada pangan dan sistem pertanian yang tangguh.
Baca Juga: Menteri Hadi Gebuk 14 Oknum BPN Untuk Berantas Mafia Tanah
"Sepanjang tahun 2019-2021, Indonesia tercatat tak mengimpor beras, tapi kok sekarang malah ngimpor. Apa masih ada keterlibatan mafia ya?” katanya.
Perbedaan data
Selain itu, Mikhael juga mempertanyakan adanya perbedaan data yang dimiliki oleh Bulog, Badan Pangan Nasional dan Kementerian Pertanian. Dimana Kementan mengatakan bahwa stok beras aman menurut data BPS.
"Namun nyatanya data di Bapanas dan Bulog terdapat perbedaan yang signifikan dengan data yang di kementrian pertanian," katanya.
Baca Juga: Hasil Survei Twitter, Warganet Minta Elon Musk Mundur
Mikhael meminta agar data terkait stok beras ini bisa segera disamakan antara ketiga lembaga negara tersebut. Sehingga tidak lagi menuai polemik yang berkaitan dengan impor beras .
"Data-data ini harus disamakan, jangan sampai akhirnya data yang berbeda-beda ini justru merugikan para petani lokal," ujarnya.
Diketahui saat rapat dengan Komisi IV DPR Selasa, 15 November 2022, Dirjen Tanaman Pangan Kementan Suwandi menyebutkan akhir tahun 2022 akan ada stok beras nasional sebanyak 8,906 juta ton.
Baca Juga: Anggota Komisi I DPR Nilai Jenderal Dudung Cerminan Jati Diri Sejati TNI AD
Menurut Suwandi, data perhitungan neraca beras tersebut mengacu pada survei BPS. Yaitu, survei Kerangka Sampel Area (KSA) terkait taksiran produksi dan survei cadangan beras nasional.
"Survei BPS, di bulan April ada cadangan beras nasional 10 juta ton. Tersebar ada di penggilingan, di masyarakat. Saat itu di Bulog 0,9 juta ton," kata Suwandi.
Namun data yang dimiliki Bapenas dan Bulog sendiri menyatakan sebaliknya.
Baca Juga: Berurai Air Mata, Putri Candrawathi Merasa Jadi Korban Pelecehan
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, impor beras dilakukan untuk mengisi stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog.
Pasalnya, saat awal wacana impor dilontarkan pada 16 November 2022, stok beras di Bulog hanya 651 ribu ton per 13 November 2022.
Di saat bersamaan, ujarnya, beras terpantau sudah memicu inflasi, dimana kontribusi pada September dan Oktober 2022 berturut-turut 4 persen dan 3 persen.
Baca Juga: Ferdy Sambo Bersikeras Tidak Bohong Soal Putri Telah Diperkosa
"Melihat stok Bulog (cadangan beras pemerintah/ medium) per 13 November 2022 sebesar 651 ribu ton, tentunya sangat rendah dibandingkan kebutuhan bulanan sebesar 2,5 juta ton.
"Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Untuk itu, perlu top up stok beras Bulog sampai 1,2 juta ton di akhir tahun 2022," kata Arief saat rapat dengan Komisi IV DPR dikutip Kamis, 15 Desember 2022.
Saat itu, Arief mengatakan, jika penambahan stok Bulog dari pengadaan dalam negeri tidak mencukupi, pengadaan dari luar negeri jadi pilihan.
Baca Juga: Satgas: Waspada Sebelum Investasi dan Akses Pinjaman Online
Cadangan Nataru
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, beras menjadi salah satu komoditi pangan yang diawasi pemerintah menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Ia menyebutkan, ada empat komoditi pangan yang diwaspadai ketersediaannya, yakni kedelai, cabai merah besar, cabai merah kecil, dan beras.
Menurutnya, terkait dengan komoditi beras, Kementerian Perdagangan telah bersiap impor sebanyak 500 ribu ton.
Baca Juga: KPK Tetapkan Hakim Yustisial MA Edy Wibowo Jadi Tersangka
“Ini (impor) sebagai cadangan untuk Nataru nanti,” katanya di Rayz UMM Hotel, Malang pada Jumat, 16 Desember 2022.***
